JAKARTA – Kinerja Badan Intelijen Negara (BIN) disorot usai penusukan Menko Polhukam Wiranto oleh teroris JAD, Abu Rara.
BIN dinilai kurang efektif dalam mendistribusikan informasi intelijen. Lalu, apa sebenarnya tugas BIN terkait pengamanan pejabat negara?
BIN sendiri memiliki beberapa tugas terkait kerja intelijen. Salah satu di antaranya soal pengamanan pimpinan nasional. Hal ini diatur dalam UU No 17 Tahun 2011 Pasal 39. Begini bunyi pasalnya:
Pasal 39
Badan Intelijen Negara dalam kedudukannya sebagai koordinator penyelenggara Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) bertugas:
a. mengoordinasikan penyelenggaraan Intelijen Negara;
b. memadukan produk Intelijen;
c. melaporkan penyelenggaraan koordinasi Intelijen Negara kepada Presiden; dan
d. mengatur dan mengoordinasikan Intelijen pengamanan pimpinan nasional.
Untuk melaksanakan tugasnya ini, BIN juga diberi beberapa wewenang. Ini beberapa wewenang BIN yang diatur dalam pasal selanjutnya:
Pasal 40
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Badan Intelijen Negara berwenang:
a. mengoordinasikan kebijakan di bidang Intelijen;
b. mengoordinasikan pelaksanaan fungsi Intelijen kepada penyelenggara Intelijen Negara;
c. menata dan mengatur sistem Intelijen Negara;
d. menetapkan klasifikasi Rahasia Intelijen; dan membina penggunaan peralatan dan material Intelijen.
Sebelumnya, Kepala BIN Budi Gunawan memastikan Abu Rara adalah bagian dari jaringan JAD. Selain itu, Abu Rara diketahui sudah dipantau oleh BIN sejak tiga bulan lalu.
“Sudah pasti dari kelompok jaringan JAD, khususnya jaringan JAD Bekasi, kita sudah pantau khusus pelaku ini tiga bulan yang lalu. Kan pindah dari Kediri ke Bogor, kemudian dari Bogor pindah ke Menes karena cerai dengan istri pertama. Di Menes ia menikah lagi,” ujar Kepala BIN Budi Gunawan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, kemarin.
Kritik untuk BIN pun datang dari pengamat terorisme dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) Sidratahta Mukhtar. Ia menilai informasi soal Abu Rara tidak terdistribusikan dengan baik. Padahal BIN mengaku sudah mendeteksi gerak-gerik Abu Rara tiga bulan sebelumnya.
“Sekarang Menko Polhukan mewadahi BIN, Polri, dan badan keamanan lainnya. Kalau Kepala BIN katakan tiga bulan sebelumnya sudah terdeteksi, ke mana distribusi informasi dilakukan?” ucap Sidratahta saat dihubungi, Jumat (11/10/2019).
Menurut Sidratahta, seharusnya sebelum Wiranto datang ke lokasi acara di Pandeglang, Banten, ada tukar informasi intelijen. Jadi ada tindakan pencegahan sebelum terjadi penyerangan.(dtc)
