Sebuah insiden di Jalan Raya Parung Panjang, perbatasan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang, menjadi viral di media sosial. Video yang beredar menunjukkan kericuhan saat sejumlah anggota Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor diserang oleh warga dan anggota Karang Taruna Kabupaten Tangerang. Mereka protes keras terhadap operasional truk tambang yang melanggar jam operasional dan kerap menimbulkan masalah di wilayah perbatasan.
Kejadian ini berawal ketika Dishub Kabupaten Bogor sedang melakukan razia penertiban truk tambang yang nekat melintas di luar jam operasional. Namun, penertiban tersebut justru memicu amarah warga Parung Panjang dan sekitarnya, yang merasa dirugikan oleh aktivitas truk-truk tersebut. Puncaknya, massa dari Karang Taruna Kabupaten Tangerang turut bergabung dan mengepung petugas.
Dalam video viral yang direkam oleh salah satu warga, terlihat beberapa anggota Karang Taruna memarahi petugas Dishub.
“Lo Kerjanya apa,” teriak salah satu anggota Karang Taruna.
Kekesalan warga tidak hanya soal pelanggaran jam operasional, tetapi juga dugaan adanya praktik pungutan liar (pungli) yang membuat para sopir nekat melintas kapan saja. Tuntutan warga dan Karang Taruna ini menyoroti kurangnya koordinasi antara pemerintah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang dalam menangani persoalan truk tambang yang sudah bertahun-tahun meresahkan.
Minta Pertanggungjawaban dan Solusi Permanen
Sejumlah perwakilan warga dan Karang Taruna meminta agar pertemuan digelar antara kedua pemerintah kabupaten untuk mencari solusi permanen. Mereka menuntut agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten juga turun tangan.
”Kami butuh solusi nyata. Jangan cuma sekadar razia, tapi tidak ada efek jera, Ini bukan lagi masalah satu wilayah, tapi sudah jadi masalah bersama yang harus diselesaikan,” tambahnya.
Hingga saat ini, pihak Dishub Kabupaten Bogor belum memberikan keterangan resmi terkait insiden tersebut, sementara pihak Karang Taruna Kabupaten Tangerang menegaskan bahwa aksi mereka adalah bentuk dukungan terhadap masyarakat yang lelah menghadapi dampak negatif dari operasional truk tambang. Aparat kepolisian di lokasi pun harus bekerja ekstra untuk menenangkan massa dan mencegah terjadinya tindakan anarkis yang lebih parah.
Insiden ini menjadi bukti betapa rumitnya persoalan truk tambang di perbatasan dua wilayah tersebut, dan menyoroti perlunya koordinasi lintas instansi dan daerah untuk mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak, terutama bagi keselamatan dan kenyamanan warga. (IDN)
