JAKARTA – Lagi-lagi defisit atau kerugian yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi permasalahan yang dialami juga pada setiap rumah sakit yang bekerja sama. Masih ada sekitar Rp 6,5 triliun klaim rumah sakit yang belum dibayarkan per tanggal 14 Juli 2019.
Karena itu, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) beserta asosiasi perumahsakitan berencana untuk mendatangi presiden agar segera membenahi defisit yang diperhitungkan bisa mencapai Rp 28 triliun hingga akhir tahun 2019 ini.
“Nah tentu kita sampaikan kepada presiden risiko-risiko, kemudian berharap enam bauran itu tetap dilakukan, kemudian premi segera di-ajust jangan nunggu lama-lama deh, tarif juga demikian,” jelas Ketua Umum PERSI dr Kuntjoro Adi Purjanto MKes di RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019).
“Ya tentu kita ada konsekuensi yang logis, ini harus dikeroyok bareng, semua lembaga kementerian, semua shareholder bukan stake holder harus ngeroyok bareng,” lanjutnya.
dr Kuntjoro menegaskan, PERSI akan menyampaikan solusi untuk membenahi defisit BPJS Kesehatan. Untuk jangka pendek, BPJS Kesehatan harus segera menyelesaikan piutang pada rumah sakit, salah satu solusinya dengan melaksanakan enam bauran.
Sementara untuk jangka panjang, PERSI menyarankan untuk penyesuaian tarif dan iuran premi. Mengingat di mana premi yang sudah ditetapkan jauh berbeda dengan perhitungan aktuaria. Selisih premi pun menjadi salah satu penyebab defisit BPJS Kesehatan.
“Itu saya berharap viral, di samping membuat permohonan untuk menghadap (presiden -red), berharap viral juga. Hal tersebut berkaitan dengan pasien, bukan hanya rumah sakit. Akibatnya pasien,” tutup dr Kuntjoro.(detik.com)
