• Latest
  • Trending
PBB Soroti Pemerintah Indonesia Terkait Penembakan Pekerja di Papua

PBB Soroti Pemerintah Indonesia Terkait Penembakan Pekerja di Papua

Desember 10, 2018
Kunjungan Kerja, DPR RI Tampung Keluhan dan Aspirasi Kejati Banten

Kunjungan Kerja, DPR RI Tampung Keluhan dan Aspirasi Kejati Banten

Februari 22, 2021
Datangi Lokasi Banjir, Wakapolda Banten Serahkan 400 Paket Bantuan

Datangi Lokasi Banjir, Wakapolda Banten Serahkan 400 Paket Bantuan

Februari 22, 2021
Ke Kapolda, Wagub Andika Pastikan Jawara Dukung “Pendekar Banten”

Ke Kapolda, Wagub Andika Pastikan Jawara Dukung “Pendekar Banten”

Februari 22, 2021
Tangani Banjir, PMI Banten Turunkan Logistik dan Relawan

Tangani Banjir, PMI Banten Turunkan Logistik dan Relawan

Februari 22, 2021
14 Titik Terendam Banjir, BPBD Tamgsel Langsung Terjunkan Reaksi Cepat dan Perahu LCR

14 Titik Terendam Banjir, BPBD Tamgsel Langsung Terjunkan Reaksi Cepat dan Perahu LCR

Februari 21, 2021
  • Home
    • Home – Layout 1
    • Home – Layout 2
    • Home – Layout 3
    • Home – Layout 4
    • Home – Layout 5
  • News
  • Tech
  • Entertainment
  • Lifestyle
Rabu, Februari 24, 2021
Global Online
  • Home
  • News
    • All
    • Business
    • Politics
    • Science
    • World
    Kunjungan Kerja, DPR RI Tampung Keluhan dan Aspirasi Kejati Banten

    Kunjungan Kerja, DPR RI Tampung Keluhan dan Aspirasi Kejati Banten

    Datangi Lokasi Banjir, Wakapolda Banten Serahkan 400 Paket Bantuan

    Datangi Lokasi Banjir, Wakapolda Banten Serahkan 400 Paket Bantuan

    Ke Kapolda, Wagub Andika Pastikan Jawara Dukung “Pendekar Banten”

    Ke Kapolda, Wagub Andika Pastikan Jawara Dukung “Pendekar Banten”

    Tangani Banjir, PMI Banten Turunkan Logistik dan Relawan

    Tangani Banjir, PMI Banten Turunkan Logistik dan Relawan

    14 Titik Terendam Banjir, BPBD Tamgsel Langsung Terjunkan Reaksi Cepat dan Perahu LCR

    14 Titik Terendam Banjir, BPBD Tamgsel Langsung Terjunkan Reaksi Cepat dan Perahu LCR

  • Hukum Kriminal
    Polda Banten Bongkar Kasus Mafia Tanah, 3 Orang Jadi Tersangka

    Polda Banten Bongkar Kasus Mafia Tanah, 3 Orang Jadi Tersangka

    Polresta Tangerang Berhasil ungkap kasus Penjualan Obat Keras Daftar G yang Bahayakan Masyarakat

    Polresta Tangerang Berhasil ungkap kasus Penjualan Obat Keras Daftar G yang Bahayakan Masyarakat

    Ditlantas Polda Banten Terapkan E-Tilang

    Ditlantas Polda Banten Terapkan E-Tilang

    Wakapolda Banten Pimpin Penandatanganan Pakta Integritas Seleksi PKA dan PKP TA 2021

    Wakapolda Banten Pimpin Penandatanganan Pakta Integritas Seleksi PKA dan PKP TA 2021

    Kurang Dari 24 Jam Polsek Ciwandan Amankan Pelaku Pencurian Kerbau

    Kurang Dari 24 Jam Polsek Ciwandan Amankan Pelaku Pencurian Kerbau

    Guyub TNI-Polri Tiga Pilar, Ditlantas Polda Banten bersama TNI Patroli Prokes Mencegah Penularan Covid-19

    Guyub TNI-Polri Tiga Pilar, Ditlantas Polda Banten bersama TNI Patroli Prokes Mencegah Penularan Covid-19

    Sempat Buron 7 Tahun,Pelaku Pembunuhan dibekuk Sat Reskrim Polres Pandeglang

    Sempat Buron 7 Tahun,Pelaku Pembunuhan dibekuk Sat Reskrim Polres Pandeglang

    Kapolda Banten Terima Kunjungan Pengurus Perbakin Provinsi Banten

    Kapolda Banten Terima Kunjungan Pengurus Perbakin Provinsi Banten

    Polisi Sayang Anak Yatim, Kapolda Banten Berikan Santunan ke Ponpes An Nur

    Polisi Sayang Anak Yatim, Kapolda Banten Berikan Santunan ke Ponpes An Nur

  • Peristiwa
  • Politik
  • Pemerintah
  • Nasional
  • Redaksi
No Result
View All Result
Global Online
No Result
View All Result

PBB Soroti Pemerintah Indonesia Terkait Penembakan Pekerja di Papua

by admin
Desember 10, 2018
in Internasional, News
0
PBB Soroti Pemerintah Indonesia Terkait Penembakan Pekerja di Papua

Globalonline – Komisi Tinggi Hak Asasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) menanggapi insiden pembunuhan terhadap 19 orang pekerja proyek pembangunan di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua Barat pada 2 Desmber lalu.

Dilansir dari laman Radio New Zealand, Senin (10/12/2018), juru bicara OHCHR Ravina Shamdasani mengatakan kekerasan yang terjadi pekan lalu itu tidak dapat diterima.

Namun dia menuturkan akar masalah di Papua selama ini tidak dipahami dan ditangani dengan baik oleh pemerintah Indonesia.

“Ada banyak keluhan, dan ini juga banyak terjadi di belahan dunia lain, ketika keluhan tidak ditanggapi atau ada tekanan turun temurun maka orang main hakim sendiri sebab suara mereka tidak didengar,”ujarnya.

Meski berbagai proyek pembangunan di Papua dibiayai negara dan ada peningkatan, tapi hal itu tidak melibatkan orang Papua untuk dimintai konsultasi.

“Kalau mereka tidak bisa menyuarakan pendapat, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, maka pembangunan yang ada boleh jadi tidak membuat kesejahteraan mereka meningkat karena semua itu tidak menyelesaikan masalah mereka.”

Tak hanya itu, Shamdasani mengatakan OHCHR juga prihatin dengan banyaknya orang yang ditangkap ketika ada unjuk rasa damai untuk memperingati apa yang disebut Hari Kemerdekaan Papua 1 Desember lalu.

Lebih dari 500 orang ditangkap, termasuk mahasiswa yang ingin berunjuk rasa di Surabaya.

Shamdasani menyerukan pemerintah Indonesia memastikan aparat keamanan menahan diri dalam menghadapi unjuk rasa dan menghormati kebebasan untuk berpendapat.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajaran TNI dan Polri untuk menangkap para pelaku penembakan dan pembunuhan terhadap pekerja proyek pembangunan di wilayah timur Indonesia itu.

Presiden mengatakan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal (Polisi) Ari Dono telah berada di Papua untuk menangani kejahatan yang menewaskan belasan pekerja tersebut.

“Saya tegaskan bahwa tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata seperti ini di tanah Papua, maupun di seluruh pelosok Tanah Air,” kata Presiden.

Senada dengan presiden, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai insiden penembakan oleh kelompok pemberontak dengan sasaran para pekerja yang membangun jembatan distrik di Kali Yigi-Kali, Papua Barat melanggar ketentuan NKRI. Sebab Itu dia meminta aparat hukum menindak tegas.

“Motifnya macam-macam, ada separatisme. Apapun yang dibuat pemerintah tetap saja mereka ingin merdeka, itu melanggar ketentuan kita bersama, negara kesatuan, NKRI. Itu harus tentunya dilawan,” katanya di Bandar Lampung, Sabtu (8/12).

Dia menjelaskan, pembangunan jalan trans Papua tersebut harus tetap berjalan. Pasalnya jika pembangunan tersebut rampung kemakmuran masyarakat di sana akan meningkat.

“Masyarakat dapat menjual barangnya. Kalau tidak ada jalan gimana?” imbuhnya.

Tidak hanya itu, JK juga meminta agar jajaran TNI dan Polri harus melakukan operasi besar-besaran menyusul tragedi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yakni penembakan terhadap pekerja konstruksi di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.

“Supaya jangan dituduh kita yang melanggar HAM, padahal yang melanggar HAM itu siapa? Mereka (pelaku) kan yang melanggar HAM. Oleh karena itu maka untuk kasus ini ya polisi dan TNI harus operasi besar-besaran,” tegasnya.

admin

admin

Global Online

Copyright © 2020 GlobalOnline

Navigate Site

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • Home
  • News
  • Hukum Kriminal
  • Peristiwa
  • Politik
  • Pemerintah
  • Nasional
  • Redaksi

Copyright © 2020 GlobalOnline

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In