• Latest
  • Trending
PBB Soroti Pemerintah Indonesia Terkait Penembakan Pekerja di Papua

PBB Soroti Pemerintah Indonesia Terkait Penembakan Pekerja di Papua

Desember 10, 2018
Mahasiswa UGM Bantu Ciptakan Wisata Religi

Mahasiswa UGM Bantu Ciptakan Wisata Religi

Februari 1, 2023
Rancangan Renstra Tata Kelola Pemerintahan 2024-2026 Fokuskan Digitalisasi dan Integrasi

Rancangan Renstra Tata Kelola Pemerintahan 2024-2026 Fokuskan Digitalisasi dan Integrasi

Februari 1, 2023
Bupati Serang Apresiasi Kekompakan Warga Bangun Kantor Desa

Bupati Serang Apresiasi Kekompakan Warga Bangun Kantor Desa

Februari 1, 2023
Serang Jaya Melaju ke Semifinal Liga 3 Zona Banten

Serang Jaya Melaju ke Semifinal Liga 3 Zona Banten

Februari 1, 2023
Sekda Kabupaten Tangerang Buka Seleksi Manajerial dan Sosial Kultur

Sekda Kabupaten Tangerang Buka Seleksi Manajerial dan Sosial Kultur

Januari 31, 2023
  • Home
    • Home – Layout 1
    • Home – Layout 2
    • Home – Layout 3
    • Home – Layout 4
    • Home – Layout 5
  • News
  • Tech
  • Entertainment
  • Lifestyle
Kamis, Februari 2, 2023
Global Online
  • Home
  • News
    • All
    • Business
    • Politics
    • Science
    • World
    Mahasiswa UGM Bantu Ciptakan Wisata Religi

    Mahasiswa UGM Bantu Ciptakan Wisata Religi

    Rancangan Renstra Tata Kelola Pemerintahan 2024-2026 Fokuskan Digitalisasi dan Integrasi

    Rancangan Renstra Tata Kelola Pemerintahan 2024-2026 Fokuskan Digitalisasi dan Integrasi

    Bupati Serang Apresiasi Kekompakan Warga Bangun Kantor Desa

    Bupati Serang Apresiasi Kekompakan Warga Bangun Kantor Desa

    Serang Jaya Melaju ke Semifinal Liga 3 Zona Banten

    Serang Jaya Melaju ke Semifinal Liga 3 Zona Banten

    Sekda Kabupaten Tangerang Buka Seleksi Manajerial dan Sosial Kultur

    Sekda Kabupaten Tangerang Buka Seleksi Manajerial dan Sosial Kultur

  • Hukum Kriminal
    MuhammadArilaw Geram Proses Hukum Lamban, Ari Kawal Kasus Pencabulan

    MuhammadArilaw Geram Proses Hukum Lamban, Ari Kawal Kasus Pencabulan

    Proses Hukum Lambat Ibu Korban dan Kuasa Hukum Akan Datangkan Polresta Serang Kota

    Proses Hukum Lambat Ibu Korban dan Kuasa Hukum Akan Datangkan Polresta Serang Kota

    Polres Lebak Tetapkan 13 Orang Tersangka Penganiayaan

    Polres Lebak Tetapkan 13 Orang Tersangka Penganiayaan

    Angkot Tabrak Truk di Tol Tangerang – Merak, 14 Korban Luka Berat

    Angkot Tabrak Truk di Tol Tangerang – Merak, 14 Korban Luka Berat

    Berikan Pelayanan Kepada Media Mitra, Polda Banten Gelar Vaksinasi Boster

    Berikan Pelayanan Kepada Media Mitra, Polda Banten Gelar Vaksinasi Boster

    Motivasi Personel, Kapolda Banten Tinjau Langsung Latihan Dalmas Ditsamapta

    Motivasi Personel, Kapolda Banten Tinjau Langsung Latihan Dalmas Ditsamapta

    Bintara Remaja Satbrimobda Banten Melaksanakan Latihan PBB Bersenjata

    Bintara Remaja Satbrimobda Banten Melaksanakan Latihan PBB Bersenjata

    Perwira Pengawas Bidpropam Polda Banten Bersama Pamenwas Cek Tahanan Rutan Polda Banten

    Perwira Pengawas Bidpropam Polda Banten Bersama Pamenwas Cek Tahanan Rutan Polda Banten

    Jumat Berkah, Rorena Polda Banten Beri Bantuan ke Pondok Pesantren Murotil Qur’an Salafi

    Jumat Berkah, Rorena Polda Banten Beri Bantuan ke Pondok Pesantren Murotil Qur’an Salafi

  • Peristiwa
  • Politik
  • Pemerintah
  • Nasional
  • Redaksi
No Result
View All Result
Global Online
No Result
View All Result

PBB Soroti Pemerintah Indonesia Terkait Penembakan Pekerja di Papua

by admin
Desember 10, 2018
in Internasional, News
0
PBB Soroti Pemerintah Indonesia Terkait Penembakan Pekerja di Papua

Globalonline – Komisi Tinggi Hak Asasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) menanggapi insiden pembunuhan terhadap 19 orang pekerja proyek pembangunan di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua Barat pada 2 Desmber lalu.

Dilansir dari laman Radio New Zealand, Senin (10/12/2018), juru bicara OHCHR Ravina Shamdasani mengatakan kekerasan yang terjadi pekan lalu itu tidak dapat diterima.

Namun dia menuturkan akar masalah di Papua selama ini tidak dipahami dan ditangani dengan baik oleh pemerintah Indonesia.

“Ada banyak keluhan, dan ini juga banyak terjadi di belahan dunia lain, ketika keluhan tidak ditanggapi atau ada tekanan turun temurun maka orang main hakim sendiri sebab suara mereka tidak didengar,”ujarnya.

Meski berbagai proyek pembangunan di Papua dibiayai negara dan ada peningkatan, tapi hal itu tidak melibatkan orang Papua untuk dimintai konsultasi.

“Kalau mereka tidak bisa menyuarakan pendapat, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, maka pembangunan yang ada boleh jadi tidak membuat kesejahteraan mereka meningkat karena semua itu tidak menyelesaikan masalah mereka.”

Tak hanya itu, Shamdasani mengatakan OHCHR juga prihatin dengan banyaknya orang yang ditangkap ketika ada unjuk rasa damai untuk memperingati apa yang disebut Hari Kemerdekaan Papua 1 Desember lalu.

Lebih dari 500 orang ditangkap, termasuk mahasiswa yang ingin berunjuk rasa di Surabaya.

Shamdasani menyerukan pemerintah Indonesia memastikan aparat keamanan menahan diri dalam menghadapi unjuk rasa dan menghormati kebebasan untuk berpendapat.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajaran TNI dan Polri untuk menangkap para pelaku penembakan dan pembunuhan terhadap pekerja proyek pembangunan di wilayah timur Indonesia itu.

Presiden mengatakan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal (Polisi) Ari Dono telah berada di Papua untuk menangani kejahatan yang menewaskan belasan pekerja tersebut.

“Saya tegaskan bahwa tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata seperti ini di tanah Papua, maupun di seluruh pelosok Tanah Air,” kata Presiden.

Senada dengan presiden, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai insiden penembakan oleh kelompok pemberontak dengan sasaran para pekerja yang membangun jembatan distrik di Kali Yigi-Kali, Papua Barat melanggar ketentuan NKRI. Sebab Itu dia meminta aparat hukum menindak tegas.

“Motifnya macam-macam, ada separatisme. Apapun yang dibuat pemerintah tetap saja mereka ingin merdeka, itu melanggar ketentuan kita bersama, negara kesatuan, NKRI. Itu harus tentunya dilawan,” katanya di Bandar Lampung, Sabtu (8/12).

Dia menjelaskan, pembangunan jalan trans Papua tersebut harus tetap berjalan. Pasalnya jika pembangunan tersebut rampung kemakmuran masyarakat di sana akan meningkat.

“Masyarakat dapat menjual barangnya. Kalau tidak ada jalan gimana?” imbuhnya.

Tidak hanya itu, JK juga meminta agar jajaran TNI dan Polri harus melakukan operasi besar-besaran menyusul tragedi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yakni penembakan terhadap pekerja konstruksi di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.

“Supaya jangan dituduh kita yang melanggar HAM, padahal yang melanggar HAM itu siapa? Mereka (pelaku) kan yang melanggar HAM. Oleh karena itu maka untuk kasus ini ya polisi dan TNI harus operasi besar-besaran,” tegasnya.

Previous Post

Terkait PP P3K, Menpan RB Menyebutkan Guru Honorer Silakan Protes ke MA

Next Post

Diskoperindag Kabupaten Serang Sebut IKM Perlu Perhatian

admin

admin

Next Post
Diskoperindag Kabupaten Serang Sebut IKM Perlu Perhatian

Diskoperindag Kabupaten Serang Sebut IKM Perlu Perhatian

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Global Online

Copyright © 2020 GlobalOnline

Navigate Site

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • Home
  • News
  • Hukum Kriminal
  • Peristiwa
  • Politik
  • Pemerintah
  • Nasional
  • Redaksi

Copyright © 2020 GlobalOnline

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In