TANGERANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Moch. Maesyal Rasyid membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Tangerang. Acara tersebut digelar di Gedung Serba Guna Tigaraksa, Pusat Pemerintahan (Puspemkab) Tangerang, Senin (29/8/2022).
Sekda mengatakan, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas pembangunan dana desa tahun 2022, ada tiga fokus prioritas penggunaan dana desa. Yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa dan mitigasi serta penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa.
“Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Tangerang ini bertujuan untuk membuka wawasan dan pengetahuan para kepala desa (kades) di Kabupaten Tangerang tentang prioritas pembangunan dan penggunaan dana desa,” ungkapnya.
Ia melanjutkan, dana desa dapat juga digunakan untuk kepentingan warga seperti pemulihan ekonomi di desa dan program prioritas desa lainnya, melalui musyawarah desa bersama BPD dan tokoh masyarakat agar secara bersama-sama dapat membangun desanya dengan lebih baik lagi.
“Dana desa dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat desa, seperti program prioritas desa, pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat desa melalui prosedur yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Dia pun mengapresisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang yang telah membangun Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa secara non tunai sehingga diharapkan pengelolaan keuangan bisa lebih maksimal.
Sementara Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten, R. Bimo Gunung Abdul Kadir menambahkan, berdasarkan prinsip pengelolaan dana desa, bagian tak terpisahkan dari seluruh kegiatan yang menggunakan dana desa harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa.
“Dana desa harus digunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, akuntabel dan berkeadilan bagi masyarakat desa,” tegasnya.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh anggota DPR RI Marinus Gea, Inspektur V Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Hasrul Edyar, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Banten Mohamad Dody Fahrudin, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Banten R. Bimo Gunung Abdul Kadir, Camat Se-Kabupaten Tangerang dan 246 Kepala Desa.(net/muh)
