SERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang pada 2022 mendatang akan mengoptimalisasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Menyusul, telah diterbitkannya Surat Edaran (SE) Bupati Serang Nomor:027/2799/BPBJ-2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Daerah (Asda) II Bidang Ekonomi ULP dan Administrasi Pembangunan Kabupaten Serang, Ida Nuraida, usai membuka Sosialisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang di Aula KH.Syam’un pada Senin (1/11/2021).
Dijelaskan Ida, optimalisasi dilakukan lantaran adanya perkembangan dalam pengadaan barang dan jasa. “Ada aturan baru yang mengharuskan kita menyikapi. Pemkab Serang itu akan mengadakan optimalisasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik,” katanya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Ida yang juga Asda III Bidang Organisasi, Keuangan Umum dan Fasilitas Pimpinan (Faspim) ini menjelaskan, perlu menjabarkan apa saja yang dibutuhkan agar tidak menyalahi aturan yang ada. Maka, sosialisasi sekarang yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Serang dengan menghadirkan narasumber dari Kasubdit V Siber Ditrekrimsus Polda Banten dan Trainer LPSE Provinsi Banten. “Kita menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya,” ujarnya.
Pemkab pun sudah membuat regulasi Surat Edaran (SE) Bupati Serang Nomor:027/2799/BPBJ-2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik. “Jadi hal tersebut harus kita wujudkan. Kita akan mewujudkannya pada tahun 2022,” tegas Ida.
Lebih lanjut mantan Camat Ciruas itu menjelaskan, guna mewujudkan optimalisasi, secara dini Pemkab Serang mempunyai waktu dua bulan untuk mempersiapkannya supaya nanti pada waktu pelaksanaannya tidak terjadi kesalahan-kesalahan. “Terutama dari sisi aturan,” tuturnya.
Pada intinya, tambah Ida, untuk sekarang dan tahun yang akan datang Pemkab Serang akan lebih mengoptimalisasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui aturan yang benar untuk menghindari sanksi-sanksi hukumnya dengan melakukan percepatan.
“Kalau dulu kita baru penyiapan dokumen di awal tahun untuk pengadaan barang dan jasa kalau nanti akhir tahun, jadi awal tahun 2022 sudah bisa berjalan. Bedanya saja percepatan,” jelas.
Hadir pada sosialisasi tersebut Plt Kepala Bagian (Kabag) UKPBJ Setda Kabupaten Serang Febrian Ripera dan perwakilan dari organisasi perangkat daerah (OPD) se Kabupaten Serang.
Plt Kabag UKPBJ Setda Kabupaten Serang, Febrian Ripera menyampaikan, pada sosialisasi tersebut dengan menghadirkan Kasubdit V Siber Ditrekrimsus Polda Banten terkait siber karena dalam pengadaan secara elektronik terkait siber dan UU IT dan Kedua aplikasi bela pengadaan dari LPSE Provinsi Banten.
“Sosialisasi itu pertama mengenalkan kepada para perwakilan OPD bahwa di Polda ada unit yang menangani siber, dan kedua LPSE Provinsi Banten terkait surat edaran bela pengadaan,” jabarnya.
Dijelaskan Febrian, ada dua mekanisme dalam proses pengadaan barang/jasa pertama transaksional kedua non transaksional. Lebih jelasnya, selama tidak dijalankan transaksional maka dilakukan secara non transaksional secara pencatatan. “Itu yang kita tekankan,” katanya.
“Sekarang ini semua pengadaan barang/jasa harusnya melalui sistem, diharapkan tidak ada lagi manual kalaupun manual ada mekanisme pencatatan dalam sistem itu. Jadi sosialisasi ini tujuan utamanya pertama kepada OPD memberikan pemahaman seperti itu, mengacu Perpres 12 tahun 2021 bahwa pengadaan barang/jasa melalui sistem LPSE dan pendukungnya,” kata Febrian.
Kemudian yang kedua, ada kewajiban meskipun baru tingkat provinsi terkait bela pengadaan (belanja langsung) dengan pagu sampai Rp50 juta untuk dua komoditas pertama pengadaan ATK (alat tulis kantor) dan mamin (makan minum).
“Sekarang untuk kabupaten dan kota tugasnya menyampaikan sosialisasi kepada OPD bahwa adanya bela pengadaan. Kemudian rekanan yang biasa bekerjasama dengan OPD agar dimasukan ke dalam marketplace atau toko daring,” paparnya.
Sedangkan jika mengacu pada Perpres Nomor 9 Tahun 2021 berbicara toko daring dan katalog jelasnya, untuk katalog elektronik atau e-katalog. Sedangkan untuk bela pengadaan menjadi toko daring atau marketplace.
Febrian berharap kepada OPD-OPD agar melakukan persiapan karena pada tahun 2022 mendatang kemungkinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengarahkan kabupaten dan kota agar menggunakan aplikasi bela pengadaan.
“Kalau sekarang ini hanya diwajibkan untuk provinsi, jadi setiap provinsi di beri surat edaran oleh KPK dalam rangka pencegahan korupsi pengadaan barang atau jasa tiap provinsi untuk belanja langsung sampai Rp 50 juta wajib melalui aplikasi bela pengadaan,” urainya.(muh)
