SERANG – Pernyataan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang dituding melecehkan pencak silat saat mengomentari Sistem Perizinan Online Terpadu (OSS) berbasis mikro terus menuai pro dan kontra.
Yang terbaru datang dari Ketua Umum Pengurus Provinsi Ikatan Pencak Silat Indonesi (Pengprov IPSI) Banten, Ajat Sudrajat.
Kata dia, intinya IPSI Banten sangat menyesalkan staiment tersebut. Di mana pak Bahlil ada menyebut pengusaha koruptor atau yang tidak baik dengan kata-kata pencak silat.
“Kami sebagai pelaku pencak silat mengharapkan adanya klarifikasi dari pak menteri yang bersangkutan dan jangan merendahkan pencak silat,” tegasnya.
Lalu meminta maaf terhadap masyarakat pencak silat Indonesia pada kususnya dan dunia pada umumnya baik melalui media massa, media sosial, maupun media elektronik.
Pasalnya, kata Ajat, pencak silat merupakan warisan budaya tak benda bangsa Indonesia yang sudah diakui dunia melalui United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) di acara Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage yang berlangsung di Kolombia pada 2019 silam.
Pencak silat memiliki seluruh elemen yang membentuk warisan budaya tak benda. Tradisi bela diri ini terdiri dari tradisi lisan, seni pertunjukan, ritual dan festival, kerajinan tradisional, pengetahuan dan praktik sosial serta kearifan lokal.
Makanya UNESCO mengakui kehebatan pencak silat Indonesia dan telah mengakui jika pencak silat menjadi identitas sekaligus pemersatu bangsa.
“Jadi jangan sampai dihargai orang luar tapi direndahkan oleh orang sendiri,” jelasnya.
Di masa yang akan datang, dirinya berharap sebagai pejabat publik untuk lebih hati-hati dalam memilih kata, agar tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.
Berikutnya turun terlibat langsung dalam usaha pengembangan pencak silat melalui bidang yang dikuasainya. Kemudian kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk menjaga dan melestarikan tradisi pencak silat sebagai warisan budaya.
“Jangan sampai menunggu ada pihak yang mengakui budaya asli leluhur kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia mulai sekarang!” pungkasnya.
Sekedar informasi Presiden Jokowi meluncurkan sistem perizinan OSS Berbasis Risiko pada Senin9 Agustus 2021.
Salah satu tujuannya adalah meningkatkan transparansi perizinan.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membeberkan bahwa dengan adanya OSS maka para pengusaha nakal, yang diistilahkan Bahlil tukang ‘pencak silat’ atau ‘kungfu’ tidak bisa lagi bermain-main.
“Jadi (OSS) ini memudahkan betul, tidak perlu lagi ketemu-ketemu pejabat terlalu banyak selama dia benar, jangan pengusaha pencak silat. Kalau pengusaha pencak silat, kungfunya banyak pasti harus ketemu karena harus luruskan kungfu-kungfunya itu,” ujar Bahlil dalam webinar 12 Agustus 2021.(muh)
