SERANG – Inspektorat Kabupaten Serang saat ini tengah gencar menyosialisasikan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5 Tahun 2021, tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang ke setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sampai pemerintah kecamatan. Selanjutnya, akan dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi atau UPG di setiap OPD.
Inspektur Pembantu (Irban) V Kabupaten Serang, Heni Suhaeri menuturkan bahwa sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ataupun Honorer agar memahami gratifikasi itu apa, batasannya sampai mana dan lain sebagainya.
Ke depannya, ketika ada ASN, PNS, Honorer, P3K menerima pemberian baik dalam bentuk uang dan barang yang diduga berkaitan dengan pekerjaan, diharapkan agar segera melapor ke UPG yang ada di Inspektorat.
“Sebenarnya di setiap OPD ada satu pegawai yang ditunjuk mengelola UPG ketika dinas masing-masing ada gratifikasi. Pegawai itulah yang ditunjuk melaporkan ke Inspektorat,” ujarnya, Rabu (23/2/2022).
Oleh karenanya, setelah selesai sosialisasi, pihaknya berharap akan dibuat UPG di setiap OPD. Jadi, sebut Heni, bukan hanya tingkat Kabupaten Serang tapi setiap OPD ada UPG. “Kalau sekarang baru sosialisasi, di masa yang akan datang kami buat UPG setiap OPD bahkan kecamatan,” tuturnya.
Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kabupaten Serang, Anas Dwi Satya Prasadya berharap, jika UPG sudah ada di setiap OPD, yang pertama bisa menyampaikan kembali sosialisasi kepada seluruh pegawai baik ASN/PNS, P3K, Pramubakti atau Honorer karena semua terikat mendapat gaji dari pemerintah.
“Diharapkan dengan adanya pedoman gratifikasi tersebut, UPG di OPD bisa memberikan semacam peringatan dini kepada semua pegawai, mana hal yang bisa diterima mana yang harus ditolak karena semua ada aturannya dalam pasal-pasal di Perbup Nomor 5 Tahun 2021 tersebut,” ungkapnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosatik) ini menyebutkan, ada bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan ataupun tidak dalam Perbup itu. Yakni pemberian dalam keluarga yaitu kakek atau nenek, bapak atau ibu atau mertua, suami atau istri, anak, menantu anak angkat atau wali yang sah, cucu, besan, paman atau bibi, kakak atau adik ipar sepupu dan keponakan sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan.
“Sedangkan untuk dikecualikan untuk dilaporkan pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat atau agama lainnya dengan batasan nilai sebesar satu juta rupiah setiap pemberi,” terangnya.
“Tujuannya membangun integritas pejabat atau pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan di pemerintah daerah,” tutupnya.(muh)
