SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan bahwa APBD Provinsi Banten cukup untuk mendukung program Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk Provinsi Banten. Seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar masyarakat lainnya.
“Dari APBD Provinsi Banten, cukup untuk mendukung program infrastruktur,” demikian diungkap Gubernur kepada wartawan dalam acara Sinergi Untuk Rakyat di Kampung Pojok Desa Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang, Jum’at (15/3/2019).
“Sekarang kita sudah menggratiskan sekolah untuk SMA dan SMK negeri, BPJS Kesehatan, dan membangun jalan 164km dalam dua tahun,” tambah Gubernur di acara yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Pj Sekda Provinsi Banten Ino S Rawita, para kepala OPD Pemprov Banten, Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa, dan jajaran lembaga Kementerian serta tokoh masyarakat.
Masih menurut Gubernur, progres PSN atau Proyek Strategis Nasional di Banten saat ini sudah mencapai 67% pada 13 proyek. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan kualitas jalan nasional yang ada di Provinsi Banten.
Gubernur mengucapkan terima kasih kepada Pemeritah Pusat karena begitu banyak dana bantuan yang digelontorkan kepada daerah khususnya untuk Pemerintah Provinsi Banten.
Terkait sinergi Program APBN dan APBD Provinsi Banten, ditunjukkan Gubernur saat Menteri Keuangan menjelaskan Program Listrik Nasional yang juga masuk dalam APBD Provinsi Banten. Demikian pula untuk peningkatan jalan nasional di Provinsi Banten.
Sementara itu, Menkeu RI Sri Mulyani berharap niat baik seluruh instansi ini bisa bertemu dengan aspirasi masyarakat untuk terus meningkatkan kesejahteraan. Menurut Menkeu, program Kementerian PUPR, program Kementerian Keuangan dari Program KUR dan Program pembiayaan UMi (Ultra Mikro), Program Resi Gudang yang diberikan kepada dunia usaha dalam rangka untuk mengakses kredit menggunakan pola resi gudang.
“Ini semua menggambarkan kalau kita bersinergi apakah itu BUMN dari sisi infrastrukturnya, BUMN dari sisi lembaga keuangannya, dari Kementerian Keuangan melalui APBN dan berbagai program pengentasan kemiskinan dan kementerian lembaga lain, maka kita harap hasilnya akan jauh lebih baik,” ungkap Menkeu Sri
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur karena dengan kepemimpinannya, serta seluruh bupati dan wakil bupati, camat, serta seluruh kepala desa atas sinergi yang telah dilakukan dengan baik selama ini.
Ditambahkan Menkeu, khusus pembiayaan ultramikro (UMi), Provinsi Banten mendapat alokasi sebesar Rp 15,8 miliar yang disampaikan melalui koperasi.
Sementara itu menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, selama ini pemberitaan terkait infrastruktur seringkali menyebut tentang jalan tol, kereta api, bandara dan pelabuhan, dan lain-lainnya.
“Sekarang kita sampai di desa. Ini di luar dana desa. Di Kementerian PUPR ada tujuh program yang khusus untuk kerakyatan. Revitalisasi irigasi-irigasi kecil padat karya tunai, jembatan gantung, kota tanpa kumuh, sanitasi, air minum, program infrastruktur pedesaan, bantuan swadaya memperbaiki rumah Rp 17,5 juta per rumah. Program-program ini berada di ribuan desa,” jelas Menteri PUPR.
“Di Provinsi Banten ada Rp 288,7 miliar untuk program-program itu, jadi semua dikeroyok di dalam satu lokasi. Ini membuktikan bahwa program pembangunan infratruktur yang bangun pemerintah bukan untuk siapa-siapa tapi untuk masyarakat yang sangat membutuhkan,” imbuh Menteri PUPR
Usai acara, Gubernur mengajak Menkeu dan Menteri PUPR melihat dan belanja makanan khas Serang dari Kelompok Wanita Tani (KWT) Rejeki Lestari dan KWT Baraya Sejahtera, Pabuaran, Kabupaten Serang. KWT ini memproduksi keripik, emping, baso ikan goreng, sate bandeng, pepes ikan, serta pindang ikan tongkol. Hasil pertanian di antara beras hitam, kacang panjang dan bawang merah. (Dhan/Red)
