JAKARTA – Bupati Pandeglang Irna Narulita melakukan penandatanganan komitmen penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi (Menpan-RB) Tjahyo Kumolo, bertempat di Ball Room Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (2/3/2021).
Bupati Irna menceritakan bagaimana proses pembangunan MPP di Kabupaten Pandeglang dengan berbagai tahapan yang harus ditempuh, agar keberlangsungan pembangunan MPP di Pandeglang berjalan sesuai harapan.
“Berawal dari banyaknya keluhan dan aduan masyarakat terkait ketidakpuasan tentang pelayanan publik di Kabupaten Pandeglang, menjadi tekad dan komitmen kami (Pemkab Pandeglang) untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, “kata Irna.
Menurutnya, Pembangunan Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Pandeglang tidak semudah membalikan telapak tangan. “kami harus jatuh bangun, belum lagi dengan kendala viskal kita yang terbatas, akan tetapi karena tekad dan komitmen bersama seluruh jajaran Pemkab Pandeglang membuat terobosan dan inovasi bagaiamana caranya dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, pelayanan terpadu satu pintu yaitu Mall Pelayanan Publik,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang Ida Novaida mengatakan ada sekitar 223 bentuk layanan di MPP Pandeglang, selain itu 23 instansi ikut terlibat dalam penyelenggaraan MPP, “jadi masyarakat tidak pelu repot mengurus banyak hal adminstrasi Aminduk, perijinan berusaha, pembayaran pajak dan lain sebagainya, semua bisa dilakukan dalam satu tempat melalui MPP yang telah disediakan oleh Pemkab Pandeglang, “tuturnya.
Ia menambahkan berdasarkan data yang di himpun, dari mulai diresmikan bulan agustus tahun lalu, pengguna layanan di MPP Pandeglang mencapai 16.065, “yang paling tertinggi ada sekitar 345 orang perhari menggunakan layanan MPP,”ucapnya.
Sedangkan Menteri PANRB Tjahyo Kumolo menambahkan, pembangunan MPP merupakan salah satu strategi Pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, terpadu, terintegrasi, untuk menyediakan layanan yang cepat, mudah, terjangkau bagi masyarakat.
“Pembentukan MPP di daerah memerlukan komitmen yang kuat dari Kepala daerah,, tentu saja komitmen dari pimpinan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam menghadirkan MPP yang manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat, “pungkasnya. (Dhan)
