SERANG – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meminta satuan tugas daerah pengamanan dan penegakan hukum (Satgasda PAM dan Gakkum) hibah/bansos APBN tahun 2016 untuk bekerja maksimal untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran bantuan hibah/bansos APBN kepada para penerima manfaat. Hal itu disampaikan Wagub saat menyampaikan sambutan dalam acara koordinasi dan sosialisasi Satgas PAM dan Gakkum hibah/bansos APBN Provinsi Banten tahun 2019, bertempat di Pendopo KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Jum’at (1/2/2019).
Untuk diketahui, Satgasda PAM dan Gakkum ini beranggotakan kepolisian yang bertugas berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka mengamankan dan melakukan penegakan hukum terhadap bantuan sosial dan hibah di Provinsi Banten yang bersumber dari APBN Kementerian Sosial RI. Bantuan tersebut diantaranya meliputi program keluarga harapan (PKH), BPNT-Rastra, bansos anak dan lansia, bansos disabilitas dan lainnya.
Wagub menjelaskan, pendampingan yang dilakukan Satgasda menjadi unsur penting dalam rangka penyaluran bantuan masyarakat Banten agar tepat sasaran, efektif dan efisien. Karena, bantuan ini merupakan langkah agar Pemerintah Daerah (Pemda) terbantu dalam menekan angka kemiskinan di daerahnya. Menurut data, angka kemiskinan di Provinsi Banten pada tahun 2002 cukup tinggi hingga mencapai 9,22 persen. Namun, dengan adanya kontribusi pemerintah pusat dan sinergitas yang baik dengan Satgas, angka tersebut turun hingga 4 persen menjadi 5,22 persen pada tahun 2018.
Program ini, lanjutnya, menjadi salah satu langkah konkret yang dapat mengantisipasi dan menekan angka kemiskinan. Terlebih, Provinsi Banten yang terus berkembang, tentu dihadapkan dengan barbagai permasalahan dari pelbagai bidang.
“Saya mewakili Pemprov Banten sangat mendorong dan mendukung atas didirikannya satgas ini guna mengawal bansos dan hibah APBN yang akan disalurkan ke wilayah Banten agar tepat sasaran, efektif dan efisien,”ujar Wagub
Wagub mengungkapkan, saat ini Gubernur Banten bersama dirinya terus bekerja keras agar dapat memaksimalkan seluruh potensi daerah yang ada untuk mengembangkan kemajuan daerah. Diantaranya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan program prioritas yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dapat meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat, memaksimalkan kekuatan stabilitas ekonomi mengacu pada indeks indeks pembangunan manusia (IPM) yang lebih baik.
“Saya berharap program ini terlaksana dengan baik, namun tetap mengantisipasi permasalahan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, satgas ini dapat memberikan pendampingan dari pemasalahan dan potensi penyimpangan. Semoga stagas dapat bekerja dengan baik dan maksimal sehingga masyarakat bisa menerima bantuan secara maskimal, tepat sasaran dan bisa bermanfaat. Termasuk para pendamping PKH yang juga harus terus semangat agar program ini bisa berjalan baik,”katanya.
Sedangkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nurhana menambahkan, Rakor ini bertujuan untuk mensosilisasikan keberadaan Satgas ini di Provinsi Banten, agar seluruh “stakeholder” mengetahui bahwasanya pelaksanaan hibah dan bansos saat ini dikawal dan diamankan oleh seluruh Aparatur Kepolisian di setiap tingkatan.
Rakor tersebut sebagai tindaklanjut dari MoU yang dilakukan Kementerian Sosial bersama Kapolri dalam pembentukan satgas tersebut.
“Kepada pihak-pihak yang masih mau bermain-main dengan hibah bansos apabila masih membandel akan berurusan dengan Korps Kepolisian,” kata Nurhana.
Selain mensosilisasikan keberadaan Satgas, kata Nurhana, rapat hari ini juga bertujuan untuk mengkoordinasikan secara sinergis potensi-potensi yang dimiliki Kepolisian maupun pemda.
“untuk mengawal dan mengamankan penyaluran Bansos agar dapat terlaksana dengan optimal dan tepat sasaran,”ucapnya.
Wakil Kapolda (Wakapolda) Banten Brigjen Pol Tomex Kurniawan meminta agar seluruh anggota yang tergabung dalam satgas dapat melakukan pendampingan dengan sabik-baiknya. Sebagai daerah yang cukup besar, ujarnya, Provinsi Banten diharapkan dapat lebih kuat, sehat dan mandiri dengan adanya bantuan tersebut. Ia turut menyayangkan dengan banyaknya berita bohong mengenai besarnya hutang pemerintah kepada asing, padahal negara Indonesia sangat kuat dan sehat.
“Saya harap nanti tidak ada lagi bansos dan hibah, karena itu artinya masyarakat Banten sudah kuat dan sehat secara fisik maupun ekonomi. Kalau saudara kita dibantu, diangkat, semua akan bangkit bersama dan mampu membangun bangsa,”tuturnya.
Tomex juga mengingatkan agar pendamping tidak melakukan kesalahan data dan harus tepat sasaran.
“Jangan ada salah data, salah sasaran, jangan ternyata yang ambil (bantuan) mobilnya mewah, sawahnya puluhan hektar. Saya minta datanya valid, karena implikasi penggunaan bansos yang disalahgunakan sama dengan pidana negara, saya tidak mau ada itu. Kita dampingi 24 jam agar tidak terjadi itu,”pungkasnya. (Dhan)
