SERANG – 9 hari menjelang Pemilihan Presiden, banyak polemik yang dialami partai maupun kepala daerah. Salah satunya Partai Demokrat yang merupakan pengusung Gubernur Banten.
Melihat itu semua, salah satu Pegiat Anti Korupsi, Uday Syuhada mengatakan, Gubernur ataupun Walikota yang mendukung salah satu Capres ataupun Cawapres, sebetulnya tidak mengganggu terhadap kinerja di pemerintahanya masing – masing, tergantung pada komitmennya.
“Yang jadi belunder adalah dia yang membingungkan masyarakat, karena sikap politik yang tidak mengedepankan politik etis,” katanya saat ditemui di Kota Serang, Senin (8/4/2019.
Ia menjelaskan, kepala daerah yang menyatakan sikap mendukung kepada paslon 1 ataupun 2 itu secara hukum tidak ada persoalan, apalagi yang bersangkutan dari partai pengusung.
“Demikian seperti partai yang bersebrangan, dimana sejumlah kepala daerahnya mendukung pasangan Jokowi – Ma’ruf Amin. Itu tidak ada yang dilanggar secara hukum, tetapi secara etis ini dikembalikan kepada partai masing – masing,” katanya.
“Cenderunganya kemana, kalau menguntungkan partai politik lanjutkan. Namun jika orang itu melanggar dan merugikan silahkan berhentikan,” lanjutnya.
Namun ia meyakini, dalam persoalan Banten partai demokrat harus menghitung ulang. Bagaimanapun Wahidin Halim adalah seorang kepala daerah yang mempunyai kekuatan politik yang cukup kuat.
“Legitimasinya jelas dari rakyat atas pemilihan kemaren, tinggal dinamika di internalnya saja. Agar opini publik melihat baik kepada partai ataupun kepala daerah tersebut,” pungkasnya.
(Yoman)
