SERANG – Relawan Barisan Garda Terdepan Tatu-Pandji (Brigade Tapa) tidak tinggal diam melihat penyebaran hoax dan opini propaganda jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Serang.
Tiga akun media sosial terindikasi kuat menyebarkan hoax dan ujaran kebencian, serta akan dilaporkan ke Polda Banten.
Relawan Brigade Tapa, Ari Cahyadi mengatakan, pesta demokrasi seperti Pilkada Kabupaten Serang harus memberikan pendidikan politik yang baik terhadap masyarakat.
“Bagi penyebar hoax dan ujaran kebencian, bisa kami laporkan ke Polda Banten. Ada tiga akun media sosial yang kami pantau telah diduga melakukan opini hoax,” ujar Arie kepada wartawan, Jumat (28/8/2020).
Akun media sosial tersebut yakni Instagram Banteninsight, Bantenmedsos, dan Cocotserang. Menurutnya, banteninsight telah membuat narasi seolah-olah Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menyanyi dangdut dan bergoyang seronok. Kemudian postingan banteninsight diteruskan oleh akun Bantenmedos.
“Akun mereka terkesan bermuatan opini hoax. Ibu Tatu secara spontan diminta warga untuk bernyanyi dan tidak ada yang melanggar asusila. Mereka membangun opini negatif dan hoax. Menurut kami, unsur pidananya sudah masuk, termasuk oleh akun Cocotserang,” tuturnya.
Menurut peraturan, bagi penyebar hoax, dapat diancam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE (UU ITE). Pasal tersebut menyatakan, ‘Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik yang Dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ataudenda paling banyak Rp 1 miliar’.
Sementara menurut UU ITE, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
“Siapa pun yang menyebarkan hoax, dan ujaran kebencian, termasuk melakukan opini sara, tentu melanggar ketentuan undang-undang. Apalagi memainkan opini hoax saat Pilkada, jelas perbuatan melanggar hukum yang harus dijerat pidana,” jelasnya.
Ketua Brigade, Ahmad Saepul Rochman menyatakan, semua alat bukti sudah dikumpulkan dan siap dilaporkan ke Polda Banten.
“Apa yang kami lakukan sebagai bentuk melawan hoax dan memberikan pendidikan politik yang baik untuk masyarakat,” pungkasnya.(dhan/muh)
