SERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang membentuk Tim Kecil yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Serang. Tujuannya untuk menetapkan bersama guna mempertahankan 26 ribu hektare Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).
Hal itu dilakukan menyusul tidak sinkronnya antara data yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) seluas 41.313,65 hektare.
Wakil Bupati Serang, Pandji Tirtayasa mengatakan, guna menyocokkan data yang dikeluarkan Kementerian ATR /BPN dengan hasil verifikasi Pemkab Serang dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUPR), makanya pihaknya berkoordinasi dengan BPN Kabupaten Serang untuk menyamakan persepsi.
“Ingin menyamakan persepsi tentang penetapan LSD karena Kementerian ATR BPN menetapkan LSD seluas 41.313 hektare sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) kita hanya 26 ribu hektare,” ujar Pandji usia Rapat Koordinasi bersama BPN Kabupaten Serang di Pendopo Bupati Serang, Kamis (11/8/2022).
Meski adanya perbedaan, kata dia, pada prinsipnya Pemkab Serang mendukung dan menyetujui seluas 41.313 hektare lahan di Kabupaten Serang yang ditetapkan Kementerian ATR BPN sebagai lahan sawah yang dilindungi. “Karena kita harus membangun ketahanan dan kedaulatan pangan. Kita setuju soal tersebut,” ucapnya.
Dijelaskannya, perbedaan data yang dikeluarkan Kementerian ATR BPN dengan data Pemkab Serang berdasarkan hasil verifikasi lapangan lantaran LSD secara eksisting bukan lahan sawah. Kemudian lahan yang secara eksisting sudah masuk di Kawasan Pusat Pemerintahan (Puspemkab) Serang di Kecamatan Kragilan dan Ciruas.
“Area yang secara eksisting sudah ada kawasan pemukiman, perumahan, karena kawasan perumahan pemukiman itu di bangun sebelum tahun 2021, sementara LSD muncul pada Desember 2021,” jabarnya.
Sehingga, lanjutnya, ada jarak. LSD ditetapkan 41 ribu tapi ketika verifikasi di lapangan lahan-lahan yang real bisa pertahankan menjadi lahan sawah hanya 26 ribu, selebihnya 15 ribu hektare sudah menjadi lahan tegalan jadi industri, tegalan pemukiman juga lahan-lahan yang produktivitas per hektarnya di bawah enam ribu karena tadah hujan.
Oleh karenanya, dengan dilaksanakan rapat koordinasi bersama Kepala BPN Kabupaten Serang Harlina Ulwiyati, Kepala DPUPR Yadi Priyadi Rochdian, Kepala Dinas Pertanian (Distan) Zaldi Dhuhana, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Syamsudin untuk membangun kesepahaman bersama, petunjuk teknis dari Menteri ATR BPN.
Apabila tidak ada kesesuaian dengan apa yang Pemkab Serang tetapkan dengan kondisi ekosistem yang ada di lapangan, dipersilahkan untuk mengajukan verifikasi ulang berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor 5 Tahun 2021 Menteri ATR BPN.
“Makanya kita pakai acuan petunjuk teknis untuk mengajukan agar direvisi yang 41 ribu menjadi angka 26 ribu sesuai kondisi lapangan. Kita adakan rapat bersama dengan BPN satukan persepsi, satukan pemahaman, satukan angka berdasarkan verifikasi lapangan yakni 26 ribu hektare,” jelasnya.
Ke depan, pihaknya akan membuat tim kecil dan mereka lah yang akan mengeluarkan angka bersama kemudian diajukan ke Kementerian ATR BPN dan dibangun kesepakatan bersama antara Pemkab Serang dengan Dirjen Pengendalian Lahan Kementerian ATR BPN.
Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPUPR Kabupaten Serang, Yadi Priyadi menerangkan, berdasarkan LSD yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN Tahun 2021 untuk luasan 41.313,65 sedangkan untuk di Perda RT/RW Nomor 5 tahun 2021 Kabupaten Serang untuk Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebanyak 32.229,36 hektare.
“Itu ada beberapa yang harus dikoordinasikan keterkaitan data, koordinasi tahap awal ini dengan BPN dulu, menanyakan data dengan BPN dan membentuk tim kecil, lalu ada tahapan verifikasi dengan melalui tahapan yang sudah ditetapkan Menteri ATR BPN,” kata Yadi.(muh)
