Serang – Pemkab Serang melakukan rapat koordinasi dengan pejabat eselon II dan III secara terbuka dan dipimpin langsung Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah. Dalam rapat tersebut, mengevaluasi hasil kinerjanya triwulan ke III yang telah dilakukan oleh masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Serang.
Turut hadir, Wakil Bupati Serang Panji Tirtayasa, Sekertaris Daerah Kabupaten Serang Entus Mahmud, Inspektur Inspektorat Rahmat Jaya dan Camat se-Kabupaten Serang.
Tatu menilai, total realisasi pendapatan daerah masih minim, yakni Rp 816 Miliar dari target Rp 2,8 Triliun. Sedangkan, total realisasi belanja Rp 608 Miliar dari target total belanja Rp 3,2 Triliun dan serapan anggaran secara baru mencapai 46,18 persen.
“Serapan tertinggi adalah sekertariat DPRD dengan realisasi sebesar 47,22 persen dan serapan anggaran terendah adalah Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman Tata Bangunan (DPKPTB) dengan realisasi sebesar 2,41 persen,” ungkapnya saat memimpin rapat evaluasi kinerja OPD di Aula Tb Suandi, Kamis (2/8/2018).
Ia juga meminta, Kepala OPD fokus dan mengendalikan kegiatan agar sesuai dengan program prioritas Pemkab Serang dalam percepatan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Selain itu, memanfaatkan dengan maksimal agar program bisa dipertanggungjawabkan secara administrastif dan fisik sesuai dengan rencananya.
“Saya minta penyusunan anggaran murni 2019 dan perubahan 2018 memastikan kegiatan berhubungan dengan peningkatan pelayanan masyarakat. Diutamakan yang mendukung percepatan peningkatan IPM,” ucapnya.
Terkait peningkatan OPD, Tatu juga menegaskan, OPD meningkatkan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dengan mencari solusi dan inovasi terbaru agar masyarakat bisa merasa puas setelah dilayani. “Kenaikan kinerja akan terlihat dalam Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) yang akan dibandingkan dengan indikator capaian kinerja dengan tahun kemarin dengan sekarang,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa menuturkan, OPD seharusnya memiliki jiwa wirausaha dengan prinsip input minimal dan output maksimal. Karena, setelah melihat presentase belanja pegawai mencapai 8,73 persen sedangkan belanja modal baru 0,72 persen.
“Kita harus menjalankan prinsip wirausaha dan jangan sampai kita makan uang banyak tidak dirasakan masyarakat. belum lagi bicara tentang indikator kinerja impact apakah ada dampak kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia berharap, Kinerja OPD bisa meningkat secara signifikan dengan terus mendukung terlaksananya sasaran prioritas yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2016-202. Sehingga, Kabupaten Serang berhasil memperoleh predikat sangat baik tingkat Nasional.
“Berdasarkan data dari BPS tahun 2016, IPM Kabupaten Serang 65,12 dan tahun 2017 menjadi 65,60. Terdapat kenaikan 0,48 poin,” ungkapnya.(anm)
