Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang berkomitmen terus meningkatkan akseptabilitas keterbukaan informasi terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan publik. Salah satunya dengan penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di Lingkungan Pemkab Serang.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas usai Presentasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik di Sekretariat Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten Kemang, Kota Serang pada Kamis, 21 Agustus 2025.
”Sesuai arahan Ibu Bupati (Ratu Rachmatuzakiyah) bahwa apa yang disampaikan terkait pemaparan, bahwa Pemkab Serang berkomitmen untuk meningkatkan akseptabilitas informasi melalui keterbukaan informasi terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan publik,”kata Najib Hamas.
Peningkatan yang dimaksud, kata Najib Hamas, berdasarkan arahan KI Provinsi Banten yakni untuk melakukan pembentukan Komisi Informasi Kabupaten Serang.
”Sebelum itu kita perlu ada penguatan PPID di OPD-OPD, agar dipastikan semua OPD itu welcome kepedulian terhadap keterbukaan setiap kebijakan di OPD nya masing-masing,”katanya.
Sedangkan berkaitan dengan anggaran, Najib Hamas menegaskan jika hal itu sudah pasti. Karenanya, setiap ada keinginan harus adanya dorongan, setiap dorongan perlu adanya anggaran.
”Nanti kita akan rapatkan secara internal. Intinya Pak Kadis Kominfo dan Ibu Asda III Ida Nuraida itu punya komitmen yang sama, bagaimana kita satu tim untuk melakukan upaya peningkatan keterbukaan informasi publik,”tandasnya.
Turut mendampingi Asisten Daerah (Asda) III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Serang, Ida Nuraida, Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) Kabupaten Serang, Haerofiatna, Kepala Bidang Informasi Keterbukaan Publik (Kabid IKP), Ahmad Jajuli, dan Pejabat Fungsional (Jafung) Bidang IKP, Sugarda Bayu Aji dan Iwan Firmansyah.
Senada disampaikan Kepala Diskominfo Kabupaten Serang, Haerofiatna. Kata dia, jika Bupati dan Wakil Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah dan Najib Hamas berkomitmen tentang keterbukaan informasi publik. Terlebih dengan adanya monitoring dan evaluasi KI Banten.
”Beliau menegaskan kembali, karena informasi adalah salah satu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan berkaitan dengan anggaran bertahap, Insya Allah mudah-mudahan kita coba akan memberikan prioritas, walaupun tidak sebesar yang kita inginkan,”ujarnya.(IDN)
