JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diwanti-wanti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lantaran serapan anggaran rendah dibandingkan rata-rata kementerian lain.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, serapan anggaran di kementeriannya per 8 Juli baru 26,18% atau Rp 30,8 miliar dari total anggaran Rp 117,81 miliar. Sedangkan rata-rata nasional adalah 40%.
“Ini sesuai dengan kemarin yang dilaporkan bu menteri keuangan memang Kementerian PUPR berada di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sekitar 40% penyerapannya, kalau keuangan. PUPR dilaporkan 26%,” katanya ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (9/7/2019).
Basuki menjelaskan, ada beragam faktor yang menyebabkan serapan anggaran Kementerian PUPR masih rendah hingga tengah tahun.
“Jadi kalau di PU bukan mau alasan tapi karena ada reorganisasi, ada pemilu, ada hari raya, puasa harus berhenti bekerja,” terangnya.
Namun pihaknya meyakini realisasi serapan anggaran hingga akhir tahun bisa menyentuh angka 92,75% sebagaimana yang telah direncanakan.
“Mudah-mudahan dengan evaluasi sekarang ini teman-teman tadi diagnosis-nya kan 92,75%. Kalau diagnosis nasional akhir tahun 95%, kami 92,75%. Saya kira Insyaallah masih oke,” jelasnya.
Dia menambahkan, rata-rata penyerapan anggaran kementerian yang cukup signifikan adalah kementerian yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos.
“Disampaikan catatan bu menteri keuangan misalnya kementerian-kementerian yang bansos-bansos paling cepat ada yang (serapan anggarannya) 63%. Tapi (Kementerian) Perhubungan hampir sama dengan PU,” jelasnya.(detik.com)
