JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro memastikan pemindahan Ibu Kota Indonesia keluar Pulau Jawa tidak akan menganggu area hutan lindung. Sebab, lahan yang akan digunakan sebagai pusat pemerintahan baru ini pun bebas dari segalanya.
“(Ibu kota baru) tidak akan mengurangi luas hutan lindung,” dalam acara Forum Merdeka Barat di Kementerian Bappenas, Jakarta, Rabu (10/8/2019).
Salah satu lokasi yang dinilai tepat menjadi ibu kota baru adalah area lahan Bukit Soeharto. Lokasi tersebut dinilai tepat, sebab selain tidak ada pemukiman banyak yang sudah tidak seperti hutan lagi di kawasan tersebut.
“Sehingga Presiden bilang harus revitalisasi hutannya,” imbuhnya.
Di samping itu, Bambang mengatakan adanya ibu kota baru tidak akan mengganggu masyarakat adat setempat. “Tidak akan ganggu adat. Kita kembangkan lahan kosong jadi tidak menganggu yang sudah ada masyarakatnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mengaku tidak masalah apabila daerah Kalimantan menjadi ibu kota baru. Asalkan, lahan yang digunakan nantinya harus tetap berdasarkan instrumen yang dituangkan di dalam regulasi perhutanan.
“Kalau KLHK sih yang penting kebutuhan terhadap lahan bagi ibu kota negara itu berdasarkan instrumen-instrumen yang ada di dalam regulasi kehutanan itu dimungkinkan,” katanya. (Liputan6.com)
