SERANG – DPRD Kabupaten Serang ingin pembebasan lahan Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang yang terletak di Desa Cisait segera selesai tahun ini. Hal itu mencuat saat Komisi IV DPRD menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Tata Bangunan (DPKPTB), Kamis (25/7/2019).
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Serang, Masrori mengatakan, Puspemkab adalah program prioritas Pemkab Serang. Jadi harus dimaksimalkan.
Diketahui saat ini masih terkendala pembebasan lahan. Dari 60 hektare, sisa 20 hektare lagi yang belum diselesaikan. “Harus dirampungkan karena kami ingin di 2020 pembangunan gedung sudah bisa dimulai. Kita akan dorong anggarannya. Kan tahun ini disiapkan Rp 30 miliar khusus untuk pembebasan lahan saja,” ucapnya.
Disingung kenapa pembebasan lahan begitu lama, dirinya memprediksi, harga jual tanah yang terus naik dan juga di satu bidang tanah ada dua sampai tiga orang yang mengklaim itu kepunyaan mereka. Jadi harus diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu.
“Semoga bisa segera cepat diurus. Soalnya, pemkab juga sudah bergerak. Hasil sidak kami kemarin, tandon sudah ada, jalan penghubung dengan betonisasi pun sudah jadi,” terangnya.
Sementara Kepala DPKPTB Kabupaten Serang, Irawan Noor menjelaskan, semua jajaran di Pemkab Serang dari bupati dan lainnya ingin percepatan pembangunan Puspemkab terus dilakukan.
Tapi, kembali lagi seperti yang disampaikan sejak awal. Kendalanya adalah masalah lahan. Panitia sedang berupaya yakni tim pengadaan lahan dengan BPN, agar bisa melakukan percepatan sehingga diselesaikan pada akhir 2019.
“Kami pun berharap, kepentingan satu blok untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari enam blok yang dicanangkan bisa terealisasi. Sekitar delapan hektare dulu lah dalam satu hamparan. Kalau sekarang kan meski sudah 40 hektare tapi tidak dalam satu bidang tanah,” jelasnya.
Anggaran diyakini Irawan tak jadi kendala. Pemkab Serang sudah menyiapkan Rp 25 miliar untuk pembangunan satu gedung di APBD Murni 2020. “Insya Allah cukup. Kan bisa kami bangun untuk tiga atau empat OPD terlebih dahulu. Satu blok itu klau tidak salah bisa dipakai untuk enam OPD. Jika dana yang diperlukan untuk keseluruhan yang diperlukan bagi pembangunan Puspemkab, sekitar Rp 300 miliar,” jelasnya.(muh)
