LEBAK – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eko Palmadi menyebut, hanya ada satu izin penambang rakyat di kawasan Lebak.
Izin diberikan oleh kementerian dan berada di luar Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Belakangan, penambang emas di kawasan sana dianggap penyebab banjir dan longsor.
“Jumlahnya nggak banyak di luar, karena yang pontesial (emas) ada di TNGHS. Ada izin penambangan rakyat IPR masih hidup, IPR berizin. Di daerah Lebak Gedong tapi di luar TNGHS,” kata Eko kepada wartawan usai rapat koordinasi terkait pendataan dan penertiban tambang di Mapolda Banten, Jl Syekh Nawawi Al Bantani, Serang, Senin (13/1/2020).
Tapi, satu tambang rakyat ini belum operasional. Mereka mengelola kawasan berizin sekitar lima hektare di dekat TNGS.
Sedangkan penambang di TNGHS dipastikan ilegal. Tapi Dinas ESDM mengaku tak bisa ikut campur karena menjadi kewenangan kementerian.
“TNGHS bukan kewenangan kita, bukan rumah kami rumah orang, kecuali mereka meminta masuk,” ujarnya.
Namun, Dinas ESDM Banten punya pelimpahan perusahaan izin pertambangan emas. Perusahaan itu masuk kawasan Kecamatan Cibeber yang jumlahnya ada di bawah 10 perusahaan. Penambang tersebut, awalnya diberikan izin oleh pemerintah Kabupaten Lebak.
“Tapi ini limpahan jaman Lebak, ada di bawah 10. Sebagian masih operasional, izinya ada, lokasinya ada,” ujarnya.
Penambangan emas ilegal di TNGHS menjadi sorotan karena dianggap penyebab banjir dan longsor Lebak. Presiden Joko Widodo saat kesempatan kunjungan ke Lebak pada Selasa (7/1/2020) meminta pemerintah daerah untuk menutup kegiatan tersebut.(dtc)
