SERANG – Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, kemarin. Tujuannya guna menyerap aspirasi para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani (poktan) dan Gabungan Kelompok tani (Gapoktan).
Pada acara audiensi itu, Ketua Komunitas Penggilingan Padi dan Beras Mandiri (KPPBM) Kabupaten Serang, Hafifi mengatakan, untuk musim tanam saat ini, kelangkaan pupuk subsidi jadi kendala. “Keluhan petani kenapa kelangkaan pupuk terjadi saat mau menanam. Karena kalau pemupukan telat akan mengurangi hasil,” ujarnya.
Kata dia, kelangkaan tersebut baik di distributor dan produsen karena alokasi sudah habis. “Kalau habis, kenapa tidak sosialisasi dari awal. Kami kan bisa jaga-jaga agar ketika musim tanam tidak telat pemupukan,” ucapnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Hasan Aminudin menerangkan, seharusnya kelangkaan pupuk ini tidak terjadi. Karenanya petani mendapatkan pupuk non subsidi bukan secara gratis tetapi membeli. “Kecuali gratis, kenapa harus ada persoalan,” tuturnya.
Atas persoalan yang ada, pihaknya akan mendesak kepada direktur pupuk dan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) agar melakukan langkah yang jelas dalam mengatasi kelangkaan pupuk yang kerap terjadi.
“Kalau terus ada kelangkaan lebih baik subsidi pupuk dihapus saja. Sebelum ada subsidi pupuk dan diatur distributor, pupuk di Indonesia tidak ada persoalan. Setelah manajemen di tata malah ada kesulitan itu ada permainan mempersulit. Saya beri rekomendasi ke Kementan hapus subsidi pupuk berikan subsidi harga, kalau kurang kita tambah karena untuk kedaulatan pangan,” jelasnya.
Hadir pada kunker Komisi IV DPR RI itu, Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Banten Nuraeni, Kepala Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Serang Zaldi Dhuhana, Kepala Distan Provinsi Banten Agus Tauchid, dan para kelompok tani serta tokoh masyarakat setempat.
Kepala Distan Kabupaten Serang, Zaldi Dhuhana mengungkapkan, alokasi pupuk yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk Kabupaten Serang sejak awal sudah kurang. Pemkab Serang mengajukan 14 ribu ton, namun hanya mendapatkan alokasi 10 ribu ton.
“Kalau tambahan 1.000 ton itu paling sampai Agustus sudah habis nggak sampai akhir tahun. Normalnya kita dapat 14 sampai 15 ribu ton se tahun sekarang cuma 11 ribu,” bebernya.(muh)
