SERANG – Memastikan pelayanan di Kota Serang berjalan dengan baik, Walikota Serang Syafrudin melakukan inspeksi mendadak. Kali ini, sidak dilakukan di kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Kota Serang.
“Kedatangan saya ke sini yang pertama kali menjabat walikota dan ada sedikit masalah yang harus ditangani bersama. Terutama Aparatur Sipil Negara (ASN), kita jarang atau tidak mau memiliki sertifikat barang dan jasa,” kata Syafrudin kepada awak media.
Jadi, ketika ASN itu mengikuti seleksi atau pendidikan untuk memperoleh sertifikat barang dan jasa, ada ketidaksesuaian pada akhir kelulusannya. ”
“Setelah saya tahu ternyata ada unsur kesengajaan, sengaja tidak lulus. Karena kalau lulus akan lari ditempatkan ke ULP sebagai tenaga fungsional dan tidak mau menjadi tenaga BPK,” jelasnya.
Kemudian, ada kelemahan-kelemahan di ULP, karena memang tunjangan dari kelompok kerja (Pokja) tersebut tidak sama dengan kabupaten/kota lain. “Itu lah yang harus saya perhatikan nanti dan perlu saya perkuat usulan dari kepala ULP ini untuk bisa memberikan kesehjateraan yang lebih kepada Pokja, karena pokja itu kerjanya luar biasa, siang dan malam. Harus ada tenaga ekstra dan honornya juga harus ekstra,” katanya.
Dia juga memastikan bahwa kegiatan dari 2019 dan 2020 ULP tidak bermasalah dengan pihak pengusaha.(muh)
