SERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terus fokus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam proses pelaksanaan pembangunan. Soalnya, dinilai bisa menjadi daya ukur kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.
Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengatakan, dalam mendorong peningkatan IPM, Pemkab Serang rutin berkoordinasi dengan Badan Pusat Statitistik (BPS). “Selama ini, setiap kegiatan yang Pemkab Serang lakukan, harus berkaitan dengan data-data yang dihasilkan oleh BPS,” kata Tatu usai Rapat Paripurna Penyampaikan Rekomendasi LKPJ Tahun 2019 di gedung DPRD Kabupaten Serang, Jumat (29/5/2020).
Dalam penyusunan LKPJ, menurutnya, memuat input dan output. Sedangkan outcome, benefit dan impact per kegiatan tidak bisa diukur pada waktu yang singkat. “Oleh karena itu, kami setiap tahun melakukan survei kepuasan masyarakat untuk dapat mengetahui dampak yang dihasilkan dari setiap program yang dilaksanakan,” ujarnya.
Sekadar diketahui, IPM Kabupaten Serang pada tahun 2019 ditargetkan 67,27 poin. Sampai dengan akhir 2019, realisasi sebesar 66.38 poin atau naik sebesar 0,45 poin bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 65,93 poin.
Kemudian angka kemiskinan makro pada 2019 sebesar 4,08 persen, atau turun 0,22 persen dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 4,30 persen.
Sementara pertumbuhan ekonomi di pada tahun 2019 ditargetkan 5,21 persen. Pada akhir tahun 2019, prediksi sementara indikator tersebut baru mencapai sebesar 5,08 persen.
Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2019 ditargetkan tidak melebihi 13,45 persen, pada akhir tahun 2019 mencapai target sebesar 10.65 persen. Terakhir, indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2019 tercapai pada kategori B.
Tatu menungkapkan, pemantauan dan evaluasi atas capaian program punya tolok ukur melalui inovasi aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kegiatan (simolek), aplikasi Simral, dan aplikasi e-Sakip. “Sehingga tingkat akurasi capaian hasil kegiatan dapat lebih akurat,” jelasnya. (muh)
