SERANG – Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Serang karena telah berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pelaporan keuangan daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 10 kali.
Piagam diberikan simbolis secara virtual oleh Kemenkeu pada Selasa (14/9/2021). “Alhamdulillah dan kami ucapkan terima kasih atas apresiasi Kemenkeu. Penghargaan itu menjadi motivasi kita untuk lebih baik lagi dalam menjalankan tata kelola dan pelaporan keuangan pemerintah daerah,” papar Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah.
Sekadar diketahui, Kemenkeu memberikan piagam kepada pemerintah, lembaga dan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan keuangan. Penghargaan diraih atas perolehan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada tahun anggaran 2020.
Perincian apresiasi diberikan kepada 349 entitas untuk lima kali WTP berturut-turut, 59 entitas untuk 10 kali WTP berturut-turut, dan tiga entitas pelaporan untuk 15 kali WTP berturut-turut.
Sedangkan dari Banten, penghargaan 10 kali WTP diberikan kepada Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Kemudian apresiasi lima kali WTP diberikan kepada Pemprov Banten, Kabupaten Lebak, Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan.
Menurut Tatu, untuk meraih opini WTP dari BPK, sekaligus piagam dari Kemenkeu tidak mudah. Ia menilai, butuh konsistensi, kebersamaan, tata kelola keuangan yang baik, serta kesungguhan untuk mengikuti aturan yang berlaku. “Kami terus berupaya memanfaatkan dan mengelola keuangan daerah dengan baik, serta bermanfaat untuk masyarakat,” ujarnya.
Dia menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Banten dan BPKP yang terus bersinergi dalam mendukung pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan. “Tahun 2020 penuh tantangan. Semua daerah mengalami tekanan pandemi virus corona atau Covid-19 yang berimplikasi pada keuangan daerah. Alhamdulillah, jajaran Pemkab Serang mampu mencapai kestabilan keuangan dan mampu mempertahankan opini WTP,” tuturnya.
Sementara dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, ada peningkatan kualitas laporan keuangan pada pemerintahan daerah. Sebanyak 486 dari 542 pemerintah daerah atau 89,7 persen mendapatkan opini WTP, yang terdiri dari 33 provinsi, 88 pemerintah kota dan 365 pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.(muh)
