JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi belum berniat mengatur diskon tarif ojek online (ojol). Ia bakal bergerak jika ada usulan dari pemangku kepentingan (stakeholders).
Pernyataan ini berbeda dari sebelumnya yang menyatakan akan melarang diskon tarif.
“Promo kalau memang nanti ada usulan baru kita bahas. Itu adalah usulan dari stakeholders bukan kami yang mau atur-atur,” katanya saat rapat bersama Komisi V DPR, di Jakarta, Rabu (12/6/2019).
Budi tak memberi keterangan lebih lanjut saat ditanya mengenai diskon. Dia segera meninggalkan DPR usai rapat.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setyadi mengatakan, pengaturan diskon dilakukan sepanjang ada usulan.
“Tadi kan Pak Menteri sampaikan, promo-promo sepanjang pihak aplikator mengusulkan ada promo dimasukkan unsur dalam rangka penghitungan, kita diskusikan dulu,” ujarnya.
Namun, Setyadi melanjutkan, masalah promo bukan berada di bawah kewenangannya. Dia mengaku hanya mengatur tarif.
“Saya kira promo di luar saya, hanya menyangkut tarifnya saja. Jadi promo di luar lah,” ujarnya.
“Sementara belum bisa mengatakan diatur atau tidak. Kayaknya kalau di luar domain saya, saya nggak atur,” tegasnya.
Sebelumnya, Budi Karya Sumadi menyatakan akan melarang diskon tarif. Sebab, diskon akan menimbulkan persaingan tak sehat.
“Oleh karenanya kita merancang satu Permen (Peraturan Menteri) atau surat edaran yang melarang diskon-diskon, memang memberikan suatu keuntungan sesaat tapi untuk long term saling membunuh itu yang kita ingin tidak terjadi,” tuturnya usai halal bihalal di Kemenhub Jakarta, Senin (10/6/2019).(detik.com)
