CHINA – Kelompok-kelompok HAM mendesak badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengirimkan para penyelidik ke wilayah Xinjiang di China untuk menyelidiki penahanan massal warga etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya.
“Pelanggaran di Xinjiang sekarang ini begitu parah sehingga itu meminta adanya aksi internasional,” kata kepala Human Rights Watch (HRW), Kenneth Roth kepada para wartawan di Jenewa, Swiss seperti dilansir kantor beritaAFP.
Roth pun mendesak Sekjen PBB Antonio Guterres untuk mengatakan sesuatu mengenai hal ini. “Dia terutama diam mengenai salah satu hal yang paling penting, pelanggaran hak asasi manusia paling berani, karena dia khawatir akan membuat marah orang China,” cetus Roth.
HRW dan belasan organisasi HAM dan kemasyarakatan sipil lainnya, termasuk Amnesty International dan World Uighur Congress menyampaikan permintaan pada badan HAM PBB untuk mengirimkan sebuah tim pencari fakta ke wilayah Xinjiang.
Sekitar satu juta warga Uighur dan anggota kelompok minoritas muslim lainnya dilaporkan ditahan di kamp-kamp di Xinjiang. Bahkan menurut Dolkun Isa dari World Uighur Congress, kelompoknya meyakini jumlah mereka yang ditahan di Xinjiang telah mencapai “kemungkinan tiga juta orang”.
Hal tersebut disampaikan Isa kepada para wartawan via video link dari Oslo, Norwegia pada Senin (4/2) waktu setempat.
Dalam statemen mereka, organisasi-organisasi HAM bersikeras bahwa tempat-tempat itu sesungguhnya adalah kamp-kamp untuk “pendidikan politik”, di mana orang-orang dikirimkan ke sana karena dianggap tidak loyal kepada pemerintah dan Partai Komunis China.
“Di kamp-kamp ini, mereka menjadi sasaran indoktrinasi politik yang dipaksakan, penyangkalan keyakinan mereka, penganiayaan, dan dalam beberapa kasus penyiksaan,” demikian pernyataan kelompok-kelompok HAM dunia tersebut.
Dalam statemen mereka, kelompok-kelompok NGO tersebut menegaskan “sebuah misi pencari fakta yang dimandatkan oleh Dewan HAM PBB diperlukan untuk mengungkap kebenaran.”
“Telah ada laporan-laporan kematian di dalam fasilitas tersebut, termasuk mereka yang bunuh diri karena tak sanggup menanggung penganiayaan,” kata kepala Amnesty International, Kumi Naidoo dalam statemen video.
Pemerintah China telah menegaskan bahwa “pusat-pusat pendidikan kejuruan” yang berada di Xinjiang membantu orang menghindari terorisme dan memungkinkan mereka untuk diintegrasikan kembali ke masyarakat.
Namun para pengkritik menyatakan bahwa pemerintah China mencoba mengasimilasi populasi minoritas Xinjiang dan menekan praktik agama dan budaya yang bertentangan dengan ideologi Komunis dan budaya Han yang dominan.
Sebelumnya, kepala HAM PBB, Michelle Bachelet telah bersuara mengenai situasi di Xinjiang. Pada September 2018 lalu, dia menyampaikan keprihatinan di depan Dewan HAM PBB mengenai “tuduhan yang sangat mengganggu tentang penahanan sewenang-wenang berskala besar terhadap warga Uighur dan komunitas Muslim lainnya di apa yang disebut kamp pendidikan ulang di seluruh Xinjiang.”
Bachelet mengatakan, kantornya telah meminta akses ke Beijing untuk memeriksa laporan-laporan mengenai kamp-kamp tersebut. Namun pemerintah China menegaskan, para pejabat PBB hanya bisa datang jika mereka setuju untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri China. (Detik.com)
