SERANG – Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosatik) Kabupaten Serang saat ini tengah memperkuat penyusunan masterplan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Serang. Masterplan sebagai pondasi untuk kebijakan internal.
Kepala Diskominfosatik Kabupaten Serang, Anas Dwi Satya Prasadya mengatakan, penyusunan masterplan untuk SPBE tersebut terdapat indikator yang harus diselesaikan, pertama mungkin dari regulasinya.
“Nah, regulasi yang harus kita coba susun itu untuk salah satu dalam rangka peningkatan SPBE di Kabupaten Serang,” ujar Anas usai Rapat ekspose laporan penyusunan kebijakan internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tahun 2022 di Aula KH. Syam’un pada Rabu (18/5/2022).
Kemudian juga dengan adanya masterplan tersebut, jadi pondasi dalam langkah selanjutnya. “Banyak item-item yang harus kita lakukan. Seperti contohnya, kita harus punya arsitektur SPBE, kemudian tata bisnis, regulasi-regulasi kita susun kedepannya,” ucapnya.
Upaya ini dilaksanakan, bercermin atas Pemkab Serang dalam penilaian dan evaluasi tahun 2021 mendapat indeks nilai 2,64 dengan predikat baik. Untuk domain kebijakan internal SPBE sendiri mendapatkan nilai indeks 2,8 dengan kekuatan terletak pada tim koordinasi SPBE dan kebijakan internal layanan jaringan intra pemerintah yang komprehensif dalam pengelolaan sumber daya TIK yang lebih baik.
Oleh karenanya, dalam rangka memaksimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan secara internal dan publik diperlukan sebuah kebijakan internal tentang implementasi SPBE itu.
“Masterplan kebijakan internal SPBE adalah merupakan sebuah regulasi yang mengatur, mengembangkan dan mengoptimalkan seluruh domain SPBE dan sekaligus dasar pengelolaan TIK di lingkungan Pemkab Serang,” jabarnya.
Diharapkan dengan tersusunnya masterplan kebijakan internal itu, dapat memberikan penguatan manfaat serta meningkatkan indeks SPBE di Kabupaten Serang.
Kepala Bidang (Kabid) Telematika Hotman Siregar memaparkan, rapat ekspose laporan penyusunan kebijakan internal sistem pemerintahan berbasis elektronik tahun 2022 untuk menyusun regulasi yang meliputi arsitektur, peta rencana, manajemen data, pembangunan aplikasi, layanan jaringan intra pemerintah, penggunaan sistem penghubung layanan.
“Kemudian manajemen keamanan informasi, dan audit teknologi informasi dan komunikasi serta tim koordinasi SPBE,” pungkasnya.(muh)
