SERANG – Wakil Gubernur Provinsi Banten Andika Hazrumy menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Banten akan terus memaksimalkan program serta bantuan untuk Pendidikan Anak Usia Dini atau paud-paud di seluruh daerah yang ada di Provinsi Banten. Hal ini disampaikan dalam pembukaan Jambore PTK PAUD oleh Himpunan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Provinsi Banten tahun 2018 di Hotel Horison Ultima Ratu, Kota Serang, Rabu (5/12/2018)
Dalam kesempatan ini, turut hadir Ketua Himpaudi Provinsi Banten Adde Rosi Khoerunnisa, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Engkos Kosasih Samanhudi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota/kabupaten se-Provinsi Banten, Kepala Balai Paud Dikmas Provinsi Banten, serta Ketua Himpaudi kota/kabupaten se-Provinsi Banten.
Wagub menyampaikan bahwa setiap tahunnya, Pemerintah Provinsi Banten memberikan kucuran dana untuk pemerintah kota/kabupaten se-Provinsi Banten guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah melalui program pemberdayaan Paud-paud yang ada di seluruh Provinsi Banten. Namun, Wagub tidak menampik bahwa bantuan yang diberikan belum dapat memenuhi harapan para tenaga pendidik PAUD. Sehingga, Wagub berharap para tenaga pendidik tingkat PAUD dapat menyampaikan kondisi yang terjadi sebagai bahan evaluasi.
“Informasi tentang paud ini saya dapat dari bapak kepala dinas yang sebelumnya saya dapat dari ibu Ketua Paud Provinsi Banten, lebih baik kita mengusulkan bagaimana kondisi realita guru-guru paud di Banten,” ujar wagub.
Dalam kesempatan ini, Sopiah sebagai salah satu kepala PAUD Azzuru di Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang menjelaskan kondisi PAUD yang dinaunginya dalam kondisi memprihatinkan. Namun demikian, PAUD yang dikelolanya tetap melakukan kegiatan belajar mengajar setiap hari dengan baik.
“Berawal dari 2 sampai 3 murid yang datang, saat ini Paud Azzuru sudah memiliki 18 murid. Pembelajaran yang dilakukan setiap hari Alhamdulillah berjalan lancar,” ujar Sopiah.
Sopiah berharap, Pemprov Banten dapat membantu PAUD yang dikelolanya dan PAUD-PAUD lain di Provinsi Banten yang bernasib sama dengannya. Karena pendidikan anak usia dini kini menjadi sangat krusial mengingat semakin kuatny terpaan dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi serta penyalahgunaan gadget.
Sementara, Ketua Himpaudi Provinsi Banten Adde Rosi Khoerunnisa mengungkapkan, keberadaan PAUD di Provinsi Banten yang terdiri dari TK/RA/KB/TPA dan SPS berjumlah11.000. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.200 sudah terakreditasi. Namun, bagaimana keberadaan guru-guru dan sarana prasarana, termasuk kesejahteraan guru-gurunya. Karena perlu diketahui bersama, semua guru PAUD baik lembaga pendidikan formal maupun nonformal, memiliki tugas mulia yang sama.
“Namun, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang standar pelayanan minimal (SPM), menjadi kabar baik bagi guru atau tenaga pendidikan nonformal maupun guru PAUD. Sekarang, kita tinggal meminta komitmen dari pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten dan kota yang memiliki kewenangan terhadap pendidikan dasar, untuk melaksanakan peraturan pemerintah sesuai yang diamanahkan, mulai dari urusan sarana dan prasarana termasuk kesejahteraan para gurunya,”tegas Adde Rosi. (Dhan)
