SERANG – Setelah mebantu melakukan proses evakuasi para korban, pasca Tsunami Selat Sunda yang menerjang wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang, Banten, banyak rumah warga yang pada rusak. Selain itu, ada juga beberapa sekolah yang terdampak kena bencana Tsunami Selat Sunda.
Maka dari itu setelahnya membantu melakukan proses evakuasi korban, membuka jalur evakuasi, mendirikan posko bencana, kini pemerintah Provinsi Banten terfokus untuk memastikan proses kegiatan belajar dan mengajar (KBM) di sekolah berjalan lancar dan terus akan berupaya kembali membangun hunian sementara untuk warga yang sudah kehilangan tempat tinggal atau rumahnya.
“Sekretaris Tim Penanggulangan Bencana Tsunami Selat Sunda, Sekretariat Pendopo Gubernur Banten, Muhtarom mengatakan, setelah memimpin rapat koordinasi pada tanggal 3 Januari 2019 Gubernur Banten Wahidin Halim memulai memfokuskan bantuan pada hunian sementara untuk para korban yang kena bencana Tsunami Selat Sunda,”ujarnya.
Lebih lanjut ia menyatakan, para pengungsi sudah mulai berangsur-angsur kembali ke rumahnya, namun bagi para korban tsunami yang rumahnya mengalami rusak berat dibuatkan posko tersendiri. Kemudian Pemerintah Provinsi (Pemprov), tampil lagi disitu,” jelas pria yang juga Kepala Bandan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten itu, Selasa (8/1).
Data yang diperoleh oleh Posko Penanggulangan Bencana Sekretariat Pendopo Gubernur Banten, yakni terdapat ada 1530 rumah yang rusak akibat tsunami.
Data tersebut meluputi wiayah Kecamatan Labuan ada 350 rumah keadaan rusak ringan, dan ada 262 rumah keadaan rusak berat, Kecamatan Carita ada 5 rumah keadaan rusak ringan, dan ada 77 rumah keadaan rusak berat, Kecamatan Cigeulis ada 9 rumah keadaan rusak ringan dan ada 24 rumah keadaan rusak berat, Kecamatan Panimbang ada 39 rumah keadaan rusak ringan dan ada 49 rumah keadaan rusak sedang dan 24 rumah keadaan rusak berat.
Kecamatan Sukaresmi ada 19 rumah keadaan rusak ringan dan ada 80 rumah keadaan rusak berat, Kecamatan Pagelaran ada 14 rumah keadaan rusak ringan dan ada 6 rumah keadaan rusak berat, Kecamatan Cimanggu ada 3 rumah keadaan rusak berat, dan Kecamatan Sumur ada 23 rumah keadaan rusak ringan
dan ada 238 keadaan rusak berat.
“Gubernur Banten Wahidin Halim, yang mengkoordinir semua. “Mulai dari evakuasi, dan juga proses pengungsian dalam hal ini mengerahkan SKPD, dan di pascabencana ini berupaya membangun hunian sementara,” papar Muhtarom.
Mengenai penaganan hunian sementara untuk para korban tsunami, dia menjelaskan, bahwa pihak kabupaten menyediakan lahan baru untuk hinian, Pemrov Banten berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Kementrian terkait untuk membantu membangun kembali rumah warga korban tsunami yang rusak. “Termasuk dari Pemprov sendiri mambantu,” katanya.
Gubernur Banten Wahidin Halim mengintruksikan, lanjut Muhtarom, sebelum masa darurat bencana berakhir tanggal 9 Januari 2019 mendatang, proses pembangunan hunian sementara sudah berjalan.
“Pak Gubernur sudah mengintruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), untuk membelikan barang (material bangunan) untuk membangun rumah sementara,” ujar dia.
Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sudah menyiapkan Rp70 miliar dari dana Tak Terduga (TT) dan bantuan sosial.
“Mulai saat ini, pemprov sudah bisa menggunakan anggaran dari dana Tak Terduga (TT) untuk kebutuhan penanganan pascabencana tsunami. Adapun besarannya, pemprov menyiapkan Rp70 miliar yang terdiri atas dana Tak Terduga (TT) senilai Rp55 miliar, dan bantuan sosial tak terencana sebesar Rp15 miliar,” jelas Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten, Mahdani.
Wakil Sekretaris Tim Penanggulangan Bencana Tsunami Selat Sunda, Sekretariat Pendopo Gubernur Banten Siti Ma’ani Nina mengatakan, Gubernur Banten Wahidin Halim meminta seluruh OPD dituntut harus cepat melakukan penanganan terhadap hunian sementara warga.
“Koordinasi intensif serta Tim Verifikasi langsung melakukan koordinasi di bawah komando Pak Gubernur (Wahidin Halim). Selain itu mempersiapkan proses aktifitaa belajar siswa dapat berjalan dengan baik serta memastikan sekolah-sekolah tidak digunakan oleh pengungsi tsunami maupun banjir,” kata dia. (Dhan)
