• Latest
  • Trending
KPK Komentari Wacana Gaji Tinggi Demi Kepala Daerah Tak Korupsi

KPK Komentari Wacana Gaji Tinggi Demi Kepala Daerah Tak Korupsi

Januari 25, 2019
Ratusan Warga Kabupaten Serang Siap Hadiri Puncak Harlah 1 Abad NU

Ratusan Warga Kabupaten Serang Siap Hadiri Puncak Harlah 1 Abad NU

Februari 7, 2023
OPD Kabupaten Serang Diajak Selamatkan Ibu dan Bayi Baru Lahir

OPD Kabupaten Serang Diajak Selamatkan Ibu dan Bayi Baru Lahir

Februari 7, 2023
9 Atlet Muaythai Banten Dipanggil Pelatnas SEA Games Kamboja

9 Atlet Muaythai Banten Dipanggil Pelatnas SEA Games Kamboja

Februari 7, 2023
Mendidik Generasi Kontra Terorisme dan Radikalisme

Mendidik Generasi Kontra Terorisme dan Radikalisme

Februari 7, 2023
5.600 Bidang Tanah di Kabupaten Serang Dipasang Patok Batas Tanah

5.600 Bidang Tanah di Kabupaten Serang Dipasang Patok Batas Tanah

Februari 6, 2023
  • Home
    • Home – Layout 1
    • Home – Layout 2
    • Home – Layout 3
    • Home – Layout 4
    • Home – Layout 5
  • News
  • Tech
  • Entertainment
  • Lifestyle
Selasa, Februari 7, 2023
Global Online
  • Home
  • News
    • All
    • Business
    • Politics
    • Science
    • World
    Ratusan Warga Kabupaten Serang Siap Hadiri Puncak Harlah 1 Abad NU

    Ratusan Warga Kabupaten Serang Siap Hadiri Puncak Harlah 1 Abad NU

    OPD Kabupaten Serang Diajak Selamatkan Ibu dan Bayi Baru Lahir

    OPD Kabupaten Serang Diajak Selamatkan Ibu dan Bayi Baru Lahir

    9 Atlet Muaythai Banten Dipanggil Pelatnas SEA Games Kamboja

    9 Atlet Muaythai Banten Dipanggil Pelatnas SEA Games Kamboja

    Mendidik Generasi Kontra Terorisme dan Radikalisme

    Mendidik Generasi Kontra Terorisme dan Radikalisme

    5.600 Bidang Tanah di Kabupaten Serang Dipasang Patok Batas Tanah

    5.600 Bidang Tanah di Kabupaten Serang Dipasang Patok Batas Tanah

  • Hukum Kriminal
    MuhammadArilaw Geram Proses Hukum Lamban, Ari Kawal Kasus Pencabulan

    MuhammadArilaw Geram Proses Hukum Lamban, Ari Kawal Kasus Pencabulan

    Proses Hukum Lambat Ibu Korban dan Kuasa Hukum Akan Datangkan Polresta Serang Kota

    Proses Hukum Lambat Ibu Korban dan Kuasa Hukum Akan Datangkan Polresta Serang Kota

    Polres Lebak Tetapkan 13 Orang Tersangka Penganiayaan

    Polres Lebak Tetapkan 13 Orang Tersangka Penganiayaan

    Angkot Tabrak Truk di Tol Tangerang – Merak, 14 Korban Luka Berat

    Angkot Tabrak Truk di Tol Tangerang – Merak, 14 Korban Luka Berat

    Berikan Pelayanan Kepada Media Mitra, Polda Banten Gelar Vaksinasi Boster

    Berikan Pelayanan Kepada Media Mitra, Polda Banten Gelar Vaksinasi Boster

    Motivasi Personel, Kapolda Banten Tinjau Langsung Latihan Dalmas Ditsamapta

    Motivasi Personel, Kapolda Banten Tinjau Langsung Latihan Dalmas Ditsamapta

    Bintara Remaja Satbrimobda Banten Melaksanakan Latihan PBB Bersenjata

    Bintara Remaja Satbrimobda Banten Melaksanakan Latihan PBB Bersenjata

    Perwira Pengawas Bidpropam Polda Banten Bersama Pamenwas Cek Tahanan Rutan Polda Banten

    Perwira Pengawas Bidpropam Polda Banten Bersama Pamenwas Cek Tahanan Rutan Polda Banten

    Jumat Berkah, Rorena Polda Banten Beri Bantuan ke Pondok Pesantren Murotil Qur’an Salafi

    Jumat Berkah, Rorena Polda Banten Beri Bantuan ke Pondok Pesantren Murotil Qur’an Salafi

  • Peristiwa
  • Politik
  • Pemerintah
  • Nasional
  • Redaksi
No Result
View All Result
Global Online
No Result
View All Result

KPK Komentari Wacana Gaji Tinggi Demi Kepala Daerah Tak Korupsi

by admin
Januari 25, 2019
in News, Pemerintah
0
KPK Komentari Wacana Gaji Tinggi Demi Kepala Daerah Tak Korupsi

Jakarta – KPK mengomentari wacana kenaikan gaji bagi para kepala daerah agar tidak melakukan korupsi. Wacana muncul setelah marak kepala daerah ditangkap KPK.

“Itu bukan solusi terbaik, tapi sistem pejabat dan pegawai negeri di Indonesia yang memang belum bagus,” ujar Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, di Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC), Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (25/1/2019).

Syarif membagi tindak pidana korupsi menjadi dua, yaitu korupsi kecil-kecilan atau petty corruption dan korupsi kelas kakap atau big corruption. Wacana kenaikan gaji menurut Syarif, lebih memungkinkan diterapkan pada perkara korupsi kecil-kecilan.

“Kalau petty corruption ini, salah satunya (dengan solusi) peningkatan gaji. Kalau big corruption biasanya pelaku korupsi orang kaya-kaya,” ucapnya.

“Sedangkan gaji tinggi, saya tidak jamin 100 persen bebas korupsi. Tapi mungkin salah satu cara agar korupsi berkurang,” imbuhnya.

Ia tidak memungkiri ada kepala daerah yang menerima suap karena kehabisan uang saat mencalonkan diri. Namun wacana kenaikan gaji tidak begitu saja menyelesaikan masalah.

“Salah satunya biaya politik terlalu mahal ya. Namun yang paling salah itu mereka-lah. Wong integritasnya kurang baik,” tegasnya.

Suara berbeda disampaikan Wakil Ketua KPK lainnya, Saut Situmorang, yang sepakat dengan wacana tersebut. Namun Saut menerapkan syarat-syarat tertentu.

“Saya setuju, bahkan bila perlu gaji kepala daerah di suatu daerah di atas gaji Dirut BUMN yang ada di daerah. Tapi dengan sejumlah syarat antara lain calon kepala daerah baik dipilih langsung atau tidak langsung, calonnya diseleksi seperti panselnya pimpinan KPK. Kalau kenaikan normal misalnya di bawah gaji Dirut BUMN, pengawasan internal harus independen. Jadi inspektorat harus terus disupervisi KPK sehingga harus bisa mengawasi kepala daerah,” ucap Saut saat dihubungi terpisah.

Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut persoalan penghasilan atau gaji menjadi salah satu penyebab kepala daerah terlibat korupsi. Sebagai pencegahan, Kemendagri menyatakan peningkatan gaji kepala daerah menjadi prioritas.

Hal disampaikan Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharudin terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati Mesuji Khamami. Meski demikian, Bahtiar menyatakan, kenaikan gaji masih memerlukan kajian lebih lanjut.(detik.com)

Previous Post

Instruksi Menag Soal Tabloid 'Indonesia Barokah'

Next Post

Muspika Kramatwatu Bersihkan TPS Liar

admin

admin

Next Post
Muspika Kramatwatu Bersihkan TPS Liar

Muspika Kramatwatu Bersihkan TPS Liar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Global Online

Copyright © 2020 GlobalOnline

Navigate Site

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • Home
  • News
  • Hukum Kriminal
  • Peristiwa
  • Politik
  • Pemerintah
  • Nasional
  • Redaksi

Copyright © 2020 GlobalOnline

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In