SERANG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang terus berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Di antaranya meningkatkan akses pelayanan, mutu pelayanan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, hingga pelayanan terhadap keluarga miskin.
Peningkatan akses pelayanan dilakukan dengan melakukan akreditasi terhadap 31 Puskesmas di seluruh kecamatan. Saat ini, Dinkes sudah melakukan akreditasi terhadap 25 Puskesmas. Sisanya dilakukan tahun ini. Dengan demikian, pada akhir tahun 2019 seluruh puskesmas sudah terakreditasi.
Akreditasi puskesmas merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penilaian akreditasi meliputi ketersediaan sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, upaya kesehatan perorangan (UKP), upaya kesehatan masyarakat (UKM), hingga manajemen Puskesmas. Puskesmas yang sudah terakreditasi secara otomatis menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. “Semuanya dinilai sehingga nanti berdampak pada pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” tutur Kepala Dinkes Kabupaten Serang dr Sri Nurhayati.
Saat ini, Dinkes sedang berupaya mempersiapkan akreditasi bagi enam puskesmas. Yakni, Puskesmas Bandung, Pematang, Gunungsari, Nyompok, Kibin, dan Puskesmas Lebakwangi. Ia menargetkan pengajuan akreditasi enam puskesmas dilakukan pada September-Oktober ini. “Puskesmas ini ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Selain menyediakan akses pelayanan kesehatan, Dinkes juga sedang gencar-gencarnya meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan. Saat ini, tercatat ada 950 tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh puskesmas. “Angkanya terus bertambah dari tahun ke tahun. Walaupun masih kekurangan tapi tidak seperti dua-tiga tahun yang lalu,” terangnya.
Sri menargetkan, indeks kesehatan masyarakat (IKM) bisa mencapai 80 persen. Upayanya dengan mengoptimalkan sederet program yang ada di Dinkes, di antaranya menggencarkan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) yang sudah dicanangkan pemerintah pusat. Program Germas disosialisasikan di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga ke seluruh desa di Kabupaten Serang.
Reward Kader Posyandu Rp 5,7 Miliar
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melalui Dinas Kesehatan memberi apresiasi terhadap para kader posyandu yang telah turut serta membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sebagai bentuk apresiasi, diberikan reward kepada 7.665 kader dari 1.533 posyandu.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang Sri Nurhayati mengungkapkan, total anggaran untuk reward kader posyandu sebesar Rp 5,74 miliar. “Reward ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat terutama dalam pelaksanaan kegiatan posyandu,” ujar Sri.
Sri menambahkan, di Kabupaten Serang terdapat 1.533 posyandu dengan perincian, 634 posyandu madya, 820 posyandu purnama, dan 79 posyandu mandiri. “Keberadaan posyandu telah terbukti meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Serang,” ujarnya.
Ia mencontohkan, angka stunting (kondisi gagal pertumbuhan tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama) di Kabupaten Serang pada 2018 sebesar 19 persen, masih di bawah angka nasional sebesar 26,6 persen. “Salah satu tugas posyandu adalah pemantauan status gizi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, pemerintah daerah terus memperluas akses masyarakat terhadap kesehatan melalui pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dan menambah jumlah tenaga puskesmas yang berkelanjutan. “Termasuk pengadaan bantuan 100 buah ambulance desa, serta penyediaan dana reward untuk 7.665 orang kader dari 1.533 posyandu di Kabupaten Serang,” ungkapnya.
Menurut Tatu, seluruh daerah saat ini dihadapkan pada masalah kesehatan seperti upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) serta penanganan kasus gizi buruk. “Penanganan dua masalah ini tidak bisa hanya ditangani oleh pemerintah, tetapi juga harus ada peran serta masyarakat,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, saat ini kasus gizi buruk di Kabupaten Serang adalah 250 anak dengan indikator berat badan berbanding terhadap tinggi badan/panjang badan, kasus stunting menurut survey PSG 2017 yang dilakukan oleh Provinsi Banten sebesar 34.3 persen, dan angka anemia pada ibu hamil sebesar 1,55 persen dari 28.425 sasaran ibu hamil, serta cakupan asi eksklusif tahun 2018 sebesar 61,75 persen dari target 60 persen. “Angka memang cukup baik jika dibandingkan rata-rata nasional, tetapi masih menjadi tugas kita bersama,” ujarnya.
Atas peran serta kader posyandu, Pemkab Serang tidak hanya diberi reward, tetapi juga pemberian jaminan kesehatan. Pemkab Serang membayar premi JKN kader melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan setiap tahun. “Terima kasih pada seluruh kader posyandu Kabupaten Serang atas keberhasilan yang dicapai. Pemantauan anak balita terutama penanganan kasus gizi buruk tidak terlepas dari peran kader posyandu,” ujar Tatu.(*)
Angka Harapan Hidup Meningkat
Pembangunan Kabupaten Serang terus bergeliat dan fokus pada peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) yang terus mengalami peningkatan. Pemkab Serang berhasil menaikkan angka IPM sesuai fokus dan arah pembangunan yang diukur dari tiga dimensi yaitu pendidikan, kesehatan, dan daya beli (pendapatan per kapita).
Berdasarkan data BPS, angka rata- rata lama sekolah warga Kabupaten Serang pada Tahun 2016 sebesar 6,98 tahun, meningkat menjadi 7,17 tahun pada tahun 2017. “Pertumbuhan sebesar 0,19 sebagai angka tertinggi di Provinsi Banten bersama Kota Tangerang,” kata Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah.
Kemudian, Angka Harapan Hidup warga Kabupaten Serang pada tahun 2016 sebesar 63,81 tahun, meningkat pada tahun 2017 sebesar 64,02 tahun. “Pertumbuhan sebesar 0,21 sebagai peningkatan terbesar kedua di Provinsi Banten,” ujarnya. Pengeluaran per kapita warga Kabupaten serang pada tahun 2016 juga mengalami peningkatan cukup besar dibanding tahun 2015 yaitu sebesar 3,13 persen dan merupakan pertumbuhan tertinggi selama 6 tahun terakhir. “Kemudian pada 2017, meningkat menjadi 10,46 juta per tahun,” ujarnya.
Selanjutnya sebagai indeks komposit dari tiga aspek di atas, IPM Kabupaten Serang dari tahun 2016 sebesar 65,12 poin, mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 65,60 poin. “Dengan pertumbuhan 0,48 poin, peningkatan IPM Kabupaten Serang tersebut terbesar ketiga setelah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan,” ujarnya.
Tatu menegaskan, angka kemiskinan harus terus diturunkan dengan berbagai program yang sedang dan akan dilakukan Pemkab Serang. “Sesuai fokus kami pada peningkatan IPM, program kesejahteraan masyarakat terus kami jalankan,” ujarnya.
Ambulans Desa hingga ke Pelosok
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang memastikan tahun ini memberikan bantuan mobil ambulans kepada 100 desa di Kabupaten Serang. Pemberian mobil ambulans dilakukan secara bertahap terhadap 326 desa yang ada di Kabupaten Serang. Adapun tujuan dari pemberian mobil tersebut untuk mempermudah pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama yang jauh dari puskesmas.
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, Pemkab Serang terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat. “Sekarang ini mobil ambulans sudah ada di setiap puskesmas. Pada tahun 2019 ada 100 ambulans yang kita sebar ke tingkat desa,” ujarnya.
Adapun desa yang yang menjadi prioritas mendapatkan bantuan mobil ambulans pada tahap pertama yaitu desa-desa terpencil dan jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan. “Ada pernyataan dari kepala desa untuk operasionalnya seperti bensin dan perawatan merupakan tanggung jawab desa. Nanti ada pendamping dari bidan desa. Kita harapkan dengan adanya ambulans di desa dapat menekan angka kematian ibu dan bayi,” ujarnya.
Sekretaris Dinkes Kabupaten Serang Dedi Sofyan mengatakan, upaya membangun kesehatan masyarakat terletak pada internal masyarakatnya sendiri. “Yang jelas kita berupaya untuk mengubah mindset mereka (masyarakat-red) bahwa kesehatan itu sangat penting bagi mereka. Kita telah melakukan roadshow terkait gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) ke kecamatan-kecamatan,” kata Dedi. (Adv)
