SERANG – Pasca melakukan reses di sejumlah wilayah Kabupaten Serang selama beberapa hari ke belakang, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten asal Dapil 2 mengunjungi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang. Tujuannya, untuk mendorong pembangunan infrastruktur di 2021 mendatang.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Fahmi Hakim mengatakan, pimpinan dan beberapa anggota DPRD asal Dapil 2 Kabupaten Serang yang berjumlah 12 mengucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap Pemkab Serang dalam hal ini bupati, wakil bupati, sekda dan jajaran yang melakukan penerimaan dengan baik.
Fahmi menjelaskan, berdasarkan hasil reses di masyarakat, ada beberapa hal yang ingin didorong pihaknya agar bisa dilaksanakan dalam kegiatan di 2021. Tapi tentu butuh support dari Pemerintah Provinsi Banten.
Di antaranya adalah percepatan Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang di Kecamatan Ciruas yang sangat membutuhkan dorongan pemprov dalam bentuk penguatan seperti pembangunan kantor Sekertariat Daerah (Setda) bangunan untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Nantinya kami akan persilahkan pemprov mau bangun gedungnya atau ngasih anggarannya. Makanya, kami datang untuk konsolidasi sehingga nanti akan ditindaklanjuti dan dikonsultasikan dengan Gubernur Banten, Sekda Banten, dan OPD terkait,” ucapnya.
Dia mengakui bahwa Kabupaten Serang memiliki andil penting dalam lahirnya Provinsi Banten makanya harus didukung melalui Bantuan Gubernur (Bangub). “Kami akan gerak cepat dan hari ini bagian proses 2021 sepakat satu gedung OPD di 2021 akan dibangun Puspemkab di Ciruas,” janjinya.
Terkait anggarannya, dijelaskan Fahmi, DPRD Provinsi Banten akan menunggu DEDnya dulu dari Pemkab Serang dan berapa kebutuhan dana rillnya.
Politisi asal partai Golkar melanjutkan, percepatan lainnya yang akan dioptimalkan adalah pembangunan Rumah Sakit (RS) tipe D yang ada di wilayah Serang Timur. “Di sana sangat membutuhkan. Kebetulan Pemkab Serang punya lahannya setahun saya. Tepatnya di eks pasar Kragilan. Kami akan maksimalkan, makanya Pemkab Serang segera lakukan konsultasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) nya dan diajukan ke Perkim Banten,” tuturnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Banten mengutarakan kaitan beberapa jembatan gantung di daerah Cidurian yang rusak pasca banjir. Menurut dia, kondisi itu harus dicarikan titik temu dengan PUPR dan SDA untuk perbaikannya seperti apa.
“Serta sebagai penutup, mengecek bangub 2020 sebesar Rp 80 miliar apakah sudah sesuai peruntukan atau belum. Soalnya harus mengacu ajuan Pemkab Serang kepada Gubernur Banten senilai Rp 300 miliar untuk pembangunan puskemas, pendidikan, serta infrastruktur,” pungkasnya.(muh)
