JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan meminta kepala daerah yang belum juga merealisasikan pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak Tahun 2020 hingga Bulan Agustus. Hal itu menjawab Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian di Jakarta , Sabtu (25/7/2020).
Ardian mengatakan, terhadap Pemda yang proses transfernya masih di bawah 100% secara berkala terus dilakukan agar proses pencairannya dapat diselesaikan sebelum bulan Agustus 2020.
“Selanjutnya, kepada pemerintah daerah yang mentransfernya ke KPU dan Bawaslu kurang dari 40%, kami telah berkoordinasi dengan Dirjen Otonomi Daerah untuk dibuatkan teguran pada kepala daerah yang diminta.
Dibutuhkan pada minggu pertama bulan Agustus pemerintah daerah pelaksana Pilkada belum mengirim 100% NPHD-nya Untuk penyelenggara Pilkada, para kepala daerah akan diundang ke Jakarta untuk mendapatkan pengarahan khusus dari Bapak Mendagri, “tegasnya.
Tercatat, per tanggal 24 Juli Pukul 21.00 WIB, realisasi untuk KPU yaitu Rp. 9,22 Trilliun atau 90,49%, sementara berpikir pencairan untuk Bawaslu yaitu Rp. 3,05 Trilliun atau 88,32%, sedangkan untuk PAM yaitu Rp. 574,88 Milliar atau 37,64%.
“206 Pemda, di dalamnya ada Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Jambi memiliki transfer 100% ke KPU,” kata Ardian.
Sementara itu terdapat 5 Pemda yang transfernya kurang dari 40%, yaitu: Kabupaten Halmahera Utara, Kota Ternate, Kabupaten Karawang, Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Halmahera Barat.
Sementara untuk pencairan terhadap Bawaslu, dimasukkan 203 Pemda, di sini ada Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalsel, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Jambi, memiliki transfer 100% ke Bawaslu.
“Ada 4 pemda yang transfernya kurang dari 40%, yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Taliabu dan Kabupaten Pegunungan Bintang,” bebernya.
Untuk menyetujui pencairan terhadap PAM, dimasukkan 55 Pemda, diijinkan ada Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Tengah telah 100% transfer ke Pihak PAM. (Merdeka.com/Red)
