SERANG – Pemerintah Provinsi Banten telah merealokasi anggaran untuk penanganan wabah COVID-19 yang tersebar di sejumlah OPD dengan nilai anggaran mencapai Rp 245 miliar. Dana yang dialokasikan pada APBD Perubahan 2020 tersebut diperuntukan untuk cadangan pangan di Dinas Ketahanan Pangan, bantuan kepada petani dan peternak di Dinas Pertanian) dan bantuan kepada nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan.
Berikutnya, bantuan modal kepada 3.000 IKM di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, program ketenagakerjaan di Dinas Ketenagakerjaan, fasilitas kemitraan di Dinas Koperasi dan UMKM, serta pembangunan rumah tidak layak huni di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
“Meskipun bukan merupakan faktor determinan dalam pertumbuhan ekonomi, program recovery dampak ekonomi realokasi anggaran tersebut diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Banten,” kata Wagub dalam sesi interview dengan TVRI di ruang kerjanya, Rabu (2/9).
Masih terkait pemulihan ekonomi yang beberapa bulan ini terdampak pandemi Covid 19, Andika menambahkan, Pemerintah Provinsi Banten juga tengah fokus pada 3 aspek percepatan penangahan covid-19 tersebut sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo.
Ketiga aspek tersebut yakni pelayanan kesehatan, pemulihan ekonomi dan program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan terdampak covid-19. “Data Dinas Sosial Provinsi Banten, dana bantuan sosial kepada masyarakat rentan terdampak covid-19 sudah disalurkan kepada 340.045 KK,” imbuhnya.
Larang KBM Tatap Muka
Masih terkait pandemi Covid 19, Wagub menjelaskan, bahwa sepanjang pemberlakuan PSBB di wilayah Tangerang Raya dan zona resiko penularan covid-19 wilayah kabupaten/ kota se-Provinsi Banten belum masuk zona hijau, maka Pemerintah Provinsi Banten tidak memperkenankan proses belajar mengajar tatap muka.
Di satu sisi, lanjutnya, untuk membantu meringankan masyarakat dalam pembelajaran jarak jauh (belajar secara online) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Banten memberikan bantuan subsidi kuota internet bagi pelajar SMA/ SMK/ SKh di wilayah Provinsi Banten.
Adapun terkait dengan pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik di tingkat SD dan SMP, kata dia, secara teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah di luar kewenangan Daerah Provinsi. “Jadi selama pemberlakuan PSBB ini, untuk hal itu diatur lebih lanjut oleh Bupati/ Wali Kota dan instansi lainnya,” imbuhnya. (Dhan)
