SERANG – Rencana pembubaran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ditentang oleh Anggota DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa. Menurutnya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak (PPPA) tak bisa berjalan sendiri.
“UPTD PPPA memang harus dibentuk untuk menangani urusan laporan kekerasan perempuan dan anak. Tapi, mereka tidak bisa bekerja sendiri. Ini masalah kompleks dan butuh networking, butuh kerja keras, dan lain sebagainya,” papar wanita yang kerap disapa Aci tersebut.
Ia mencontohkan, P2TP2A di Kabupaten Serang misalnya, sudah memiliki relawan sampai tingkat desa. Pastinya sudah memiliki pengalaman dalam menangani serta pendampingan kasus kekerasan perempuan dan anak.
“Solusi yang saya berikan, akan melebur P2TP2A bersama sama dengan UPT PPPA atau mungkin nanti dibuat nama baru tetapi dengan tupoksi yang sama yang mendukung adanya keberadaan keduanya,” jelasnya.
Disinggung untuk kasus kekerasan, pelecehan perempuan dan anak di Banten, politisi Partai Golkar ini menyebut banyak. “Ada aliran hakekok di Pandeglang, kekerasan anak di Tangerang, dan ponografi di Kabupaten Serang. Tentu kami merasa sedih karena muncul berita viral yang negatif,” terangnya.
Hanya saja, itu memperlihatkan bahwa ternyata khasus-khasus perempuan dan anak masih terjadi dan lemahnya perlindungan terhadap mereka.
“Padahal aturan hukum sudah ada, Undang-Undang sudah adam Perda pun sudah ada. Oleh karenanya kembali lagi bahwa peran serta orang tua menjadi penting karena tidak bisa kita menyerahkan begitu saja kepada guru, kepada pesantren, kepada kyai,” pungkasnya.(muh)
