SERANG – Wakil Bupati (Wabup) Serang Pandji Tirtayasa menyampaikan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Bupati Serang pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Serang. Yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Raperda tentang Pengelolaan Sungai.
Pandji mengatakan, diusulkannya dua raperda tersebut merupakan kewajiban yang paling mendasar di Kabupaten Serang sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pertama terkait Raperda Ketahanan Pangan, Pemerintah kabupaten (Pemkab) Serang bertanggung jawab terhadap ketersediaan pangan, distribusi pangan, keterpenuhan standar gizi termasuk produksi-produksi pangan di daerah.
“Kita perlu ada upaya hukum yang mendasari agar langkah-langkah kita bisa dipertangggungjawabkan secara hukum,” tegas Pandji kepada wartawan usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Serang pada Kamis (3/1/2022).
Yang pasti, lanjutnya, ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Ketahanan pangan agar masyarakat itu bisa mengkonsumsi kebutuhan pangan sesuai dengan standar kebutuhan, termasuk standar gizi yang diperlukan masing-masing keluarga atau masing-masing perorangan.
Meski demikian, sebutnya, bukan berarti sampai sekarang tidak terpenuhi. Hanya saja, Pemkab Serang harus memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan langkah-langkah yang diamanatkan Undang-Undang.
“Karena kita hanya mengacu kepada peraturan Kementerian Pertanian. Nah, harus kita jabarkan dengan langkah-langkah teknis yang lebih konkrit di tingkat daerah, terutama kaitan dengan ketersedian dan distribusi pangan,” terangnya.
Kemudian yang kedua kaitan dengan Raperda tentang Pengelolaan Sungai. Kata dia, sungai secara penguasaan kewenangan di bawah Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian (BBWSC2). Namun untuk sungai, berada di wilayah Kabupaten Serang yang kondisinya memang relatif ada yang tercemar.
“Nah usulan tersebut agar bagian sungai ini bisa memberikan manfaat yang maksimal, yang optimal kepada masyarakat. Karena sungai sumber kehidupan, air adalah sumber kehidupan bagaimana kita bisa memanfaatkan sungai secara optimal kepada warga terutama kaitan dengan mengurangi pencemaran,” terangnya.
Oleh karenanya, dalam raperda itu kemungkinan ada sanksi-sanksi sampai ke penutupan atau nonaktifkan kegiatan industri jika sudah diperingatkan, namun masih membandel. “Sekarang sungai Cidurian dan Ciujung tercemar limbah, tercemar limbah industri,” jelasnya.
Pada kesimpulannya, tambahnya, ajuan Raperda tentang Pengelolaan Sungai bertujuan untuk melindungi sumber air, termasuk kalangan industri.
Pada kesempatan yang ada, DPRD Kabupaten Serang menyampaikan dua macam raperda. Yakni Raperda tentang Desa Wisata dan Raperda tentang Pendanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren. Selanjutnya, seluruh raperda akan dilakukan pemandangan fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Serang.(muh)
