SERANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang mengajukan dana hibah kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang sebesar Rp 107 miliar. Anggaran tersebut untuk tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar pada November 2024 mendatang.
“Yang diusulkan KPU kurang lebih Rp 107 miliar,” ujar Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Serang, Epi Priatna usai rapat koordinasi di Sekretariat KPU Kabupaten Serang pada Selasa (11/1/2022).
Hadir juga Anggota Komisi I DPRD Jaenal Abidin dan perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta para Komisioner KPU Kabupaten Serang.
Atas usulan itu, lanjut Epi, akan ada mekanisme tahapan-tahapannya yang harus dilakukan. “Kan intinya pemilunya di tahun 2024, jadi ada fasenya mulai 2023 sampai 2024 ini apa, jadi bagaimana KPU merencanakannya,” paparnya.
Adapun tingkatan untuk merealisasikan usulan uang tersebut, sebutnya, ada pada proses ke tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang akan membahasnya.
Kendati sudah masuk dalam tatanan TAPD dan Banggar DPRD, pihaknya tidak bisa memastikan pengajuan akan direalisasi. “Belum tentu disetujui, namanya pengajuan nanti dibahas oleh TAPD dan Banggar tentunya nanti sesuai dengan kebutuhan yang direalisasikannya,” ucapnya.
Ketua KPU Kabupaten Serang, Abidin Nasyar mengatakan, rakor persiapan dana untuk Pilkada Tahun 2024 sangat penting bersama pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran. Pasalnya, dana ini ada dua konstruksi yang disusun. Pertama, tanpa suport dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan kedua ada bantuan dari Pemprov Banten.
“Kita ada dua konstruksi anggaran sebesar Rp 107 miliar dan Rp 60 miliar. Kalau Rp 107 miliar semua ditanggulangi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang tanpa ada kosering APBD Provinsi Banten. Tapi bila ada sokongan dari Pemprov Banten, cuma Rp 60 miliar yang kita butuhkan,” tuturnya.
Dana tersebut, kata Abidin, dikhususkan untuk pelaksanaan Pilkada Kabupaten Serang tidak termasuk Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Karenanya Pilkada merupakan Amanat UUD Nomor 10 Tahun 2016 yang dibiayai dari APBD.
“Pileg, Pilpres itu jelas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) seluruhnya APBN, kalau pilkada fokus di pemilihan bupati,” terangnya.
Dengan pengajuan Rp 107 miliar, Abidin menegaskan nilai ini rasional, karena ketika pemilihan harus menggunakan Rp 75,6 miliar pada Pilkada Tahun 2020 lalu, itu belum termasuk untuk slot penanganan virus corona atau Covid-19. Tapi untuk sekarang harus menggunakan protokol kesehatan (prokes) bagi penyelenggara dan pemilih seperti masker, tempat mencuci tangan dan hand sanitizer, Alat Pelindung Diri (APD) serta harus steril di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Sebesar Rp 107 miliar, 61 persen untuk ad hoc baik honor maupun operasional. Kebutuhan KPU cuma 49 persen untuk logistik, sosialisasi, alat peraga, kampanye dan lain sebagainya” pungkasnya.(muh)
